KPU-Bawaslu Berseberangan


Buchari Mahmud &  Muksin Amrin

TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) bakal berseberangan saat sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. Pasalnya, ada sejumlah rekomendasi Bawaslu terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) enggan ditindaklanjuti KPU. “ Terkait permasalahan sengketa hasil yang diajukan oleh pemohon, KPU siap menjawab seluruh dalil-dalil yang dimohonkan. Termasuk soal rekomendasi Bawaslu terkait PSU. Selanjutnya nanti mahkamah yang akan menilai,” kata anggota KPU Malut Buchari Mahmud, malam tadi (31/1).

Sidang lanjutan sengketa PHP pada delapan kabupaten/kota di Malut akan digelar pada 5, 8 dan 9 Februari mendatang. Dalam sidang itu, KPU selaku pihak termohon akan memberikan jawaban terkait dalil-dalil yang disampaikan pemohon. Selain itu Bawaslu dan pihak terkait juga akan memberikan keterangan. Saat penyampaian pokok-pokok perkara oleh pemohon, banyak tudingan dialamatkan ke terutama terkait netralitas penyelenggara. “KPU delapan kabupaten/kota siap untuk menjawab seluruh dalil yang dimohonkan masing-masing pemohon pada sidang lanjutan nanti,” ujarnya.

Menurut Buchari, KPU telah bekerja berdasarkan standar-standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk secara teknis pada Peraturan KPU dan Juknis. Terhadap semua dalil yang dimohonkan, KPU akan menjawab secara rinci satu per satu pada sidang nanti. "KPU sudah bekerja dan hasilnya sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Maluku Utara. Kalau hasil itu digugat ya tidak apa-apa, nanti kita akan menjawab secara profesional," tuturnya.

Dari hasil pengawasan supervisi yang dilakukan KPU Malut di kabupaten/kota, saat Pilkada 9 Desember lalu, semua berjalan dengan baik. "Nah, Setelah sidang penyampaian jawaban nanti, selanjutnya mahkamah yang akan memutuskan pada tanggal 15, 16, dan 17 Februari apakah perkara tersebut dilanjutkan ke sidang berikut atau tidak," ujarnya.

"Saat ini teman-teman KPU di Jakarta sudah menyiapkan alat bukti. Alat bukti itu akan diserahkan paling lambat satu haru sebelum sidang dimulai," sambungnya. Ditanya soal salah satu dalil pemohon yang mempermasalahkan tidak tersedianya TPS di PT NHM Kabupaten Halmahera Utara, Buchari mengaku, belum bisa dikomentari sekarang. "Karena itu dimohonkan jadi kami belum bisa mengomentari sekarang. Nanti kita akan sampaikan dalam sidang pemberian jawaban," pungkasnya.

Selain KPU, Bawaslu pada delapan kabupaten/kota juga sudah siap untuk memberikan keterangan di MK nanti. Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin mengatakan, pada tanggal 5 Februari nanti daerah yang akan bersidang yaitu; Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Kemudian tanggal 8 Februari jadwal untuk Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Serta tanggal 9 Februari untuk Kepulauan Sula. “ Kami sudah siap untuk memberikan keterangan. Dokumen-dokumen keterangan juga sudah kami gandakan, alat bukti juga sudah siap," ucap Muksin malam tadi (31/1).

Muksin mengatakan, pada sidang lanjutan nanti, Bawaslu juga tentu akan menjelaskan alasan-alasan terhadap sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan saat Pilkada 2020 lalu. Termasuk rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 TPS Kabupaten Kepulauan Sula, dan 1 TPS di Halmahera Utara. "Tentu kami (Bawaslu, red) akan menjelaskan ke MK, kenapa sampai rekomendasi itu kami keluarkan," terangnya. Muksin bilang, dokumen-dokumen keterangan serta alat bukti akan disampaikan ke MK satu haru sebelum sidang dimulai. "Kami akan serahkan keterangan alat bukti, satu hari sebelum sidang dimulai. Misalnya untuk perkara tanggal 5, maka di tanggal 4 sudah kami masukkan," pungkasnya. (mg-01/rul).