DPRD dan Pemprov Malut Bakal Revisi Perda Pajak Retribusi

Rapat bersama BPKPAD Malut dengan Komisi III Deprov. (istimewa)

Sofifi, malutpost.id -- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemprov Maluku Utara dan Komisi III DPRD Malut, bakal merevisi [eraturan daerah pajak dan retribusi.

Recana revisi perda tersebut telah dibahas dalam rapat optimalisasi pendapatan daerah dan dana bagi hasil (DBH) Pemprov, DBH pajak dan sumber daya alam yang digelar BPKPAD dan Komisi II di Dapur Sorasa Kota Ternate, Selasa (2/2) malam.

"Ada 4 poin yang dibahas soal pendapatan daerah dalam rapat itu,"ungkap Kepala BPKPAD Malut, Ahmad Purbaya, kepada malutpost.Id, Rabu (3/2).

Mantan Kepala Inspektorat Malut ini menjelaskan,  ada empat poin yang disepakati akan ditindaklanjuti, yakni BPKPAD melakukan perbaikan dan analisis data base pontensi pendapatan, mengajukan revisi perda pajak dan retribusi daerah serta perda investasi, melakukan optimalisasi pemanfaatan aset sebagai sumber PAD dan menempatkan petugas di DPM-PTSP sebagai analisis teknis pembuatan fiskal daerah.

"Jadi revisi perda baru bersifat usulan. Jadi targetnya kita akan maksimalkan semua potensi untuk menggenjot pendapatan daerah,"tandasnya. (din)


-

Peliput : Samsudin Chalil

Editor   : Ikram