Motor Kayu Dilarang Angkut Penumpang Rum-Bastiong, "Raja Salman dan Donald Trump" Mengeluh

Pengepul (dibo-dibo) memperotes kebijakan KSOP Ternate. (istimewa) 

Tidore, malutpost.id -- Raja Salman dan Donald Trum ikut mengeluh soal rencana pemberlakukan larangan armada motor kayu memuat penumpang rute Rum-Bastiong. Kedua nama tokoh dunia itu terpampang dalam spanduk unjuk rasa masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Motor Kayu  di pelabuhan Rum, Kamis (4/2).

"Karna Ngoni pe kebijakan Raja Salman-Donald Trump mengeluhhh", demikian bunyi tulisan dalam spanduk yang digantung tepat pada pintu masuk pelabuhan Rum, Tidore. 

Dalam aksi itu, Aliansi Pecinta Motor Kayu menilai, kebijakan pelarangan memuat penumpang yang dibuat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Ternate membunuh masyarakat secara perlahan-lahan. Pasalnya, masyarakat akan diwajibkan untuk membayar dua kali lipat biaya transportasi di motor kayu dan speedboat.

"Kebijakan yang diambil ini sangat sepihak karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat,"kata koordinator aksi, Rafardi Ajam.

Rafardi, dalam orasinya mengemukakan, bila kebijakan itu didasari dengan alasan demi keselamatan, maka masih banyak solusi dan alternatif lain yang tidak merugikan masyarakat.


Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga dinilai akan membunuh penyedia jasa armada motor kayu yang sudah dianggap sebagai moda transportasi tradisional.

"Jika kebijakan pemilik sepeda motor dipisahkan dari pemiliknya itu diberlakukan, perlahan-lahan orang tidak akan lagi menggunakan motor kayu dan memilih kapal Ferry sebagai pilihan penyeberangan. Sehingga keberadaan motor kayu mulai hilang,"ungkap Rafardi.

Ia mendesak, pemerintah melalui pihak terkait mesti memperhatikan faktor sosial lainnya seperti aktivitas para pengepul (dibo-dibo) yang setiap hari menjadikan motor kayu sebagai moda transportasi laut. Ia menuntut kebijakan sepihak itu dibatalkan demi menyelamatkan masyarakat dan mempertahankan eksistensi armada motor kayu.

"Aksi hari ini tidak ditunggangi oleh pihak manapun. Untuk itu, sebelum hasil kesepakatan tersebut diputuskan menjadi sebuah aturan maka hal ini perlu dipertimbangkan,”tegas Rafardi. (aby)


-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor   : Ikram