5 Sekda Bakal Plh Bupati/Wali Kota


Ilustrasi PJ (Foto Istimewa)

SOFIFI – Keinginan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) untuk menduduki jabatan Pejabat Sementara (Pjs) bupati/wali kota, bakal pupus. Hal ini menyusul surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memerintahkan para gubernur menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pelaksana Harian (Plh) bupati/wali kota untuk kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 17 Februari mendatang. Perintah tersebut tertuang lewat surat nomor 120/738/OTDA, perihal penugasan Plh Kepala Daerah yang dilayangkan, Rabu (3/2). Surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik.

Di Malut sendiri, ada lima daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Februari ini, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Pulau Taliabu. Bila merujuk pada surat tersebut maka lima sekda pada daerah ini akan menjadi Plh bupati/wali kota. Mereka masing-masing adalah, sekda Halbar Sahril Abdul Radjak, Sekkot Ternate Jusuf Sunya, Sekkot Tidore Kepulauan Miftah Baay, Sekda Pulau Taliabu Salim Ganiru dan Sekda Halmahera Utara yang saat ini masih berstatus Plt, Yudihart Noya.

Dalam surat tersebut terdapat 3 poin pemberitahuan. Poin 1, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena berakhir masa jabatannya. Poin 2, berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah. Poin 3, sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bupati/wali kota masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2021 dan tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, diminta kepada Saudara Gubernur menunjuk sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana harian bupati/wali kota untuk mengisi kekosongan jabatan sampai dengan dilantiknya penjabat bupati/wali kota atau dilantiknya bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota terpilih. Juru Bicara (Jubir) Gubernur Malut Rahwan K. Suamba, ketika dikonfirmasi perihal surat Mendagri, mengaku, gubernur belum menerima surat tersebut, karena Biro Pemerintahan juga belum menyampaikan kepada gubernur.

"Sampai malam ini pak gubernur belum menerima surat perintah dari Mendagri. Nanti kita kroscek lagi ke Biro Pemerintahan," katanya. Rahwan sendiri berjanji akan memberikan keterangan, jika sudah ada informasi pasti dari Biro Pemerintahan, terkait surat perintah dari Mendagri soal penunjukan sekda kabupaten/KOTA menjadi Plh kepala daerah."Nanti saya informasikan kembali, jika sudah ada kepastian dari Biro Pemerintahan," tandasnya. Sementara Sekprov Malut, Samsuddin A. Kadir dikonfirmasi via telepon tidak terhubung, pesan singkat yang dikirim juga belum dibalas, hingga berita ini dimuat. (din/rul)