KPU Halbar Patahkan Permohonan Pasangan Petahana

Hendra Kasim. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara menyampaikan jawaban atas permohonan gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Dany Misi dan Imran Lolori (DAMAI), dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/2/2021).

Sidang dengan agenda penyampaian jawaban termohon, keterangan pihak terkait, Bawaslu dan alat bukti para pihak terebut dipimpin Anwar Usman selaku hakim ketua.

Hendra Kasim, kuasa hukum KPU menyampaikan karena keterbatasan waktu maka, pihaknya hanya  menyampaikan pokok-pokok jawaban.

"Adapun yang tidak disampaikan, bukan berarti tidak kami tanggapi. Karena, telah tegas dalam jawaban yang kami jawab,"ucapnya.

Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, diungkapkan dia, pada pokoknya pemohon mendalilkan selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1, adalah karena partisipasi pemilih DPTb, bukan berkaitan dengan selisih suara.

Bahwa, desain penyelesaian sengketa pemilihan elektorial justice system, telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian lembaga yang berwewenang.

Menurut Hendra, materi pemohon lebih mengarah pada unsur sengketa proses dan pelanggaran administrasi.

Sebab itu, berdasarkan undang-undang pemilihan, lembaga yang berwewenang menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah Konstitusi.

"Melainkan Bawaslu untuk sengketa proses dan dugaan pelanggaran administrasi,"katanya.

Menurut dia, dalam petitumnya permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa petitum memuat permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dalam menetapkan hasil perhitungan suara yang benar, menurut pemohon.

Berdasarkan permohanan petitum pemohon, kata dia, hanya meminta untuk dilakukan pengumutan suara ulang (PSU), dengan demikian permohonan pemohon tidak memenuhi pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2020. 

"Sehingga, tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, permohonan pemohon selanjutnya tidak dapat diterima,"katanya.

Sementara itu, lanjut Hendra, berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Hamahera Barat tahun 2020 jumlah penduduk 135.859.000 jiwa, dengan demikian berdasarkan pasal 158 undang-undang pemilihan, pemohon baru memiliki legal standing mengajukan permohonan hasil pemilihan, jika terdapat perbedaan paling banyak suara 2 persen suara, dari total hasil perhitungan suara yang ditetapkan termohon.

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Halbar nomor 136 dan seterusnya, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halbar tahun 2020 adalah 66.589.000 suara.

Sehingga, batas maksimal perbedaan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak pihak terkait adalah 2 persen kali 66.589.000 dari jumlah suara sah adalah 1.332.

Untuk perolehan suara pemohon adalah 21.074 suara, sedangkan pihak terkait memperoleh suara 22.524 suara.

"Sehingga, selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 1.450 suara. Itu melebihi batas perolahan suara dua persen dari jumlah suara sah,"jelasnya.

"Dengan demikian pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 158 undang-undang 10 tahun 2016,"tegas Hendra.

Dia juga menyampaikan bahwa permohonan pemohon tidak jelas, bahwa pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 PMK 6 2020, menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pemohon penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan termohon.

"Setelah membaca permohonan pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara. Sehingga, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur,"katanya.

Sekedar diketahui, terkait permohonan pemohon soal PSU juga tidak sesuai, yakni berbeda TPS pada desa yang sama.

Kemudian, termohon juga menduga yang melakukan pemilihan menggunakan KTP dilakukan oleh pemohon sendiri.

Sebab, pemohon merupakan petahana yang memiliki wewenang dengan Capil untuk pembuatan KTP.

Serta masalah terkait lainnya. Untuk itu, termohon kata Hendra, meminta kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima serta menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

"Jika mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya,"pungkasnya.(cr-04)



-

Peliput : Ramlan Harun

Editor   : Ikram