Gubernur Ngotot Usul Pjs


Abdul Ghani Kasuba

SOFIFI - Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) ngotot, untuk tetap mengusulkan nama Penjabat Sementara (Pjs) bupati/wali kota di lima Kabupaten/kota ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal, Mendagri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, telah menyampaikan surat ke gubernur untuk menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pelaksana Harian (Plh) bupati/wali kota yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada 17 Februari mendatang.

Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Pemprov Malut, Rahwan K. Suamba mengatakan, dalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Nomor: 120/738/OTDA, perihal Penugasan Plh Kepala Daerah yang dikeluarkan pada Rabu (3/2) lalu itu, memberikan ruang kepada gubernur untuk mengusulkan penjabat sementara (Pjs) ke Kemendagri, karena dalam poin 3 surat itu menerangkan untuk daerah yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, gubernur diminta menunjuk sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana harian bupati/wali kota untuk mengisi kekosongan jabatan sampai dengan dilantiknya penjabat bupati/wali kota atau dilantiknya bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota terpilih. Tapi pada lima daerah di Malut yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Februari ini, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, serta Pulau Taliabu semua daerah ini tengah bersengketa di MK. “Penunjukan Sekda sebagai Plh kepala daerah dilakukan hanya pada daerah-daerah yang tidak memiliki sengketa pilkada. Artinya, kalau daerah yang ada sengketa, gubernur harus menyiapkan pejabat sementara,” kata juru bicara gubernur ini.

Menurut Mantan Kadis Perpustakaan Malut, daerah yang menggelar Pilkada di Malut semua tengah bersengketa di MK. Tahapan sidangnya akan berjalan hingga Maret, kalau ada daerah yang MK memutuskan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) maka akan tahapannya akan semakin panjang, karena itu tetap harus disiapkan penjabat. " Untuk Maluku Utara, semuanya masuk dalam sengketa pilkada jadi proses pengusulan Penjabat tetap berjalan dan jawaban dari Kemendagri juga tidak ada masala. Biro pemerintahan juga telah menyampaikan surat usulan Pjs kepala daerah ke Kemendagri,” tandasnya. Senada Plt Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Setdaprov Malut, Taufiqurrahman Marasabessy menjelaskan, poin 3 surat Mendagri yang dikeluarkan tanggal 3 kemarin, berbanding terbalik dengan situasi politik di Malut, di mana semua daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 berakhir di MK, termasuk lima daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 17 Februari 2021, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Pulau Taliabu.“Gubernur tetap mengusulkan calon penjabat untuk menghindari kekosongan jabatan, karena saat ini kan sidang sengketa di MK masih jalan, dan tahapannya berpotensi melewati batas waktu masa jabatan kepala daerah. Kecuali kalau putusan selanya ditolak MK,” jelasnya.

Taufikurahman mengaku, Kemendagri telah berkoordinasi dengan MK terkait persoalan tersebut dan pelantikan kepala daerah periode 2021-2024 sendiri akan dilakukan secara serentak. Tapi untuk jadwal pastinya masih menunggu surat edaran dari Mendagri dan menyesuaikan jadwal MK serta putusan KPU. “Jadi usulan dari Gubernur Malut tetap dikirim ke Kemendagri dan telah dikirim 3 Februari kemarin,” akunya. Taufiqurrahman sendiri enggan membocorkan nama-nama pejabat yang telah diusulkan. Namun ia mengatakan, nama-nama yang telah beredar sebelumnya termasuk dalam usulan tersebut."Nama yang diusulkan telah beredar di media, namun dari tiga nama salah satunya akan ditetapkan oleh Mendagri," pungkasnya.

Informasi yang dihimpun, nama-nama pejabat yang diusulkan ke Kemendagri adalah. Kota Ternate: Imam Makhdy, Hasyim Daeng Barang, Fachruddin Tukuboya. Kota Tikep: Armin Zakaria, Salmin Janidi, Idrus Assagaf. Kabupaten Halbar: Nirwan MT Ali, Faisal Rumbia, Ridwan Hassan. Kabupaten Halut: Safrudin Djuba, M. Rizal Ismail, Syukur Lila. Pulau Taliabu: Santrani Abusama, Irwanto Ali, Muhammad Hi. Ismail. Terkait surat Mendagri yang memerintahkan para Gubernur untuk menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pelaksana Harian (Plh) bupati/wali kota untuk kabupaten/kota yang masa jabatan Kepala Daerah nya berakhir pada 17 Februari mendatang, akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Hendra Kasim menilai tidak menjadi persoalan jika Plh hanya bertugas di bawah 6 bulan. Atau jika hanya dalam kurun waktu singkat hingga sengketa Pilkada di lima daerah tersebut berakhir kemudian dilakukan pelantikan kepala daerahnya nanti.

"Menurut saya, Setda ditugaskan menjadi Plh Kepala Daerah tetap dapat berlaku efektif jika hanya dalam waktu singkat hingga sengketa Pilkada berakhir dan pelantikan Kepala Daerah nanti," ucap Hendra kepada Malut Post, kemarin (4/2). Namun lanjut Hendra, berbeda jika Sekda bertugas lebih dari 6 bulan sebagai Plh Kepala Daerah. "Berbeda halnya jika lebih dari 6 bulan Sekda bertugas sebagai Plh Kepala Daerah. ini yang bisa jadi soal, karena ada pelayanan mendasar birokrasi yang tentu tidak dapat diambil alih oleh Plh kepala daerah. Tapi kalau hanya untuk waktu singkat tak jadi masalah," pungkasnya. (din/mg-01/rul)