Jawaban KPU jadi Penentu


Pudja Sutamat - Muksin Amrin

TERNATE – Mahkamah Konstitusi (MK), akan menggelar sidang lanjutan lima perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah untuk empat daerah wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut), Jumat (4/2) hari ini. Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Halmahera Barat dengan nomor perkara 108/PHP.BUP-XIX/2021, Halmahera Timur nomor perkara 26/PHP.BUP-XIX/2021 dan 30/PHP.BUP-XIX/2021, Halmahera Selatan nomor perkara 09/PHP.BUP-XIX/2021, serta Halmahera Utara dengan nomor perkara 57/PHP.BUP-XIX/2021.

Sidang lanjutan ini dengan agenda mendengar jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Jawaban KPU akan menjadi penentu apakah proses sidang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. "Kami berharap masyarakat dapat menyimak jawaban Termohon (KPU, red) pada sidang PHP di MK melalui youtube resmi Mahkamah Konstitusi RI," ucap ketua KPU Malut Pudja Sutamat kepada Malut Post, kemarin (4/2).

Hal itu dimaksudkan agar publik dapat mengetahui jawaban-jawaban yang akan disampaikan KPU ke MK terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah dibacakan atau disampaikan pada sidang pendahuluan lalu. “ Setelah sidang pemberian jawaban, selanjutnya KPU kabupaten/kota tinggal menunggu jadwal panggilan sidang berikut setelah MK melakukan rapat permusyawaratan hakim,” terangnya. Sebagaimana PKPU 5 tentang program, tahapan dan jadwal, bagi perkara yang diputuskan oleh MK tidak lanjut ke sidang berikut, maka KPU setempat sudah bisa melakukan rapat pleno penetapan calon terpilih. Dalam PMK nomor 8 tahun 2020, pengucapan putusan/ketetapan perkara dilanjutkan atau tidak akan disampaikan pada tanggal 15 dan 16 Februari 2020. "Hasil putusannya kita tunggu, apakah ada lanjutan atau tidak. Apabila tidak lanjut, maka siap-siap rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih dan pengusulan pengesahan," ujar Pudja.

Pleno penetapan calon terpilih dilakukan paling lama lima hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putuskan MK diterima oleh KPU. Sementara bagi daerah yang perkaranya diputuskan lanjut ke tahap berikut, maka dilanjutkan ke persidangan pemeriksaan lanjutan dengan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. "Apapun putusan MK, kami siap ditindaklanjuti," tandas Pudja.

Terpisah Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) Muksin Amrin mengatakan, dalam sidang lanjutan itu, Bawaslu juga akan dimintai keterangan oleh MK. Saat memberikan keterangan nanti, Bawaslu mengutamakan isu-isu sentral atau yang dianggap paling penting, seperti; pemilih di PT NHM yang tidak menggunakan hak pilih, serta alasan dikeluarkannya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di satu TPS. Begitupun soal rekomendasi PSU di 6 TPS Kabupaten Kepulauan Sula. "Jadi isi-isu sentral yang akan dijawab oleh Bawaslu," ucap Muksin, kemarin (4/2).

Muksin menyebut, MK tentunya akan membatasi waktu penyampaian keterangan. Sehingga dari banyaknya keterangan yang disampaikan, kemungkinan tidak akan dibacakan secara keseluruhan dalam persidangan. Bawaslu juga telah membuat resume atau rangkuman terbatas agar bisa disampaikan secara cepat dan tepat. "Karena dari keterbatasan waktu, sementara bayak hal yang harus disampaikan termasuk hasil pengawasan, pelanggaran, serta jawaban terhadap pokok permohonan. Jadi kita lebih fokus pada isu-isu sentral dari masing-masing Pemohon," kata Muksin, seraya menyampaikan Bawaslu kabupaten/kota, masing-masing akan diwakili oleh satu orang untuk menyampaikan keterangan di hadapan hakim MK.

Diketahui, hari ini adalah jadwal sidang PHP Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara. Kemudian Senin (8/2) untuk Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Ternate. Dilanjutkan Selasa (9/2) untuk Kabupaten Kepulauan Sula.(mg-01/rul).