KPU Tikep Minta MK Tolak Gugatan SALAMAT

Hendra kasim. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang diajukan calon wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan nomor urut 3, Salahudin Adrias-M Djabir Taha, Senin (8/2/2021).

Sidang dengan nomor perkara: 13/PHP.KOT-XIX/2021, itu dipimpin Hakim Ketua, Arief Hidayat dengan agenda jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Tikep dan pengesahan alat bukti.

Kuasa Hukum KPU Tikep, Hendra Kasim menjelaskan, tentang kedudukan hukum pemohon dengan menyentil pasal 158 UU Pilkada.

Berdasarkan data agregat, kata Hendra, jumlah penduduk Kota Tikep 115.089 jiwa. Untuk itu, sesuai pasal 158, maka perbedaan paling banyak adalah 2 persen dari total suara sah.

Sementara berdasarkan keputusan KPU Tikep total suara sah adalah 65.123 suara. "Makanya, dua persen dari total suara 65.123 adalah 1.303,"ungkap Hendra.

Sedangkan, selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 9.768. Untuk itu, Hendra menilai, permohonan pemohon error in persona. Sebab, pasal 3 dan 4 pembukaan 6 tahun 2020 telah diatur para pihak mulai dari pemohon maupun termohon, pihak terkait pemberi keterangan, pemohon adalah pasangan calon yang menganggap perselisihan selisihnya.

Sedangkan, termohon adalah KPU yang mengeluarkan keputusan dan pihak terkait adalah pemohon dengan memperoleh suara terbanyak melalui keputusan KPU dan pemberi keterangan adalah Bawaslu. "Sementara dalam permohonan disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi pun ditarik sebagai termohon,"kata Hendra.

Sementara terkait pokok permohonan yang berdalil terjadi indikasi penyalagunaan APBD Kota Tikep, termohon berharap agar dalil itu ditangapi oleh Bawaslu setempat.

Demikian pula dalil penyalagunaan dana desa dan mengarahkan ASN serta Kepala Desa se-Kota Tikep, juga ditanggapi Bawaslu. "Karena termohon tidak mengetahui hal itu. Tidak masuk ke termohon, karena ini menyangkut ASN bukan penyelenggara,"katanya.

Hendra juga membantah soal indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS, yakni tidak mengisi formulir daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih pindahan.

"Itu tidak benar, karena KPPS mengisi formulir itu. Untuk membuktikan itu, kami menghadirkan seluruh formulir,"katanya.

Demikian pula soal seluruh PPK menolak memperlihatkan formulir daftar hadir, daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih pindahan. Dia bilang, berdasarkan pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 19 Tahun 2020, bunyi pasalnya adalah kegiatan rekapitulasi ialah kegiatan mencatat hasil perhitungan pasangan calon yang dimulai dari tingkat kecamatan hingga kota.

"Berdasarkan dalil dan peristiwa yang disampaikan pemohon, tidak berdasar menurut hukum. Makanya, sepatutnya permohonan pemohon ditolak,"pintahnya.

Sementara Anggota Bawaslu Tikep Amru Arfa menjelaskan, juga tegas membantah dalil pemohon soal penyalagunaan APBD, pencairan Rp43 miliar, alokasi dana desa, penyalagunaan wewenang selaku wali kota dan wakil wali kota serta mengarahkan ASN maupun kepala desa, kemudian soal indikasi pelanggaran prosedur dari KPPS.

"Tidak ada temuan maupun laporan yang dilaporkan dari masyarakat maupun pasangan calon masing-masing,"tegasnya.(cr-04)


-

Peliput : Ramlan Harun

Editor   : Ikram