Pembentukan Dewan Kebudayaan Maluku Utara Ditentang Karamat

Wawan Ilyas. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Rencanan pembentukan Dewan Kebudayaan Maluku Utara (Malut), menuai protes dari Keluarga Malamo Ternate (Karamat).

Anggota Bidang Kebudayaan Karamat, Wawan Ilyas menyatakan, pembentukan dewan kebudayaan menunjukkan kedangkalan berfikir. Alasannya, kata Wawan, pertama, UU Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 17 tidak sama sekali memberi penegasan harus dibentuk dewan di daerah. "Rencana itu terlalu bernilai elitis,"katanya.

Kedua, kata Wawan, ada indikasi kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan banyak pihak, padahal hanya segelintir orang. Ketiga, rencana tersebut seolah-olah Maluku Utara tidak memiliki lembaga kebudayaan dan komunitas yang selama ini peduli dan sudah bergerak mengembangkan kebudayaa daerah.

"Kan kita punya banyak sekali lembaga,"tegasnya.

Alumni Pascasarjana UGM ini juga mempertanyakan tentang pembentukan lembaga kebudayaan melalui kongres. Baginya, hal itu merupakan kesalahan berfikir sebab, gerakan budaya yang dikongreskan seperti merendahkan arti kebudayaan. Budaya secara antologis, kata Wawan, sejatinya sudah ada. Persoalan dikembangkan atau tidak itu tergantung komitmen semua.

"Bukan harus membangun lembaga baru atas nama kebudayaan. Keliru itu. Pengalaman yang kita lihat tidak ada komitmen pemerintah dalam membangun relasi bersama banyaknya komunitas di daerah. Ini dulu yang harus diselesaikan dan bukan menciptakan yang baru,”papar Wawan.

Rencana tersebut lanjutnya, seolah menganggap empat kesultanan di Maluku Utara tidak penting. Wawan lantas membeberkan temuan peneli yang menunjukkan kesultanan sebagai lembaga adat dan budaya tidak diberikan ruang memadai soal pengembangan Ternate sebagai Kota Budaya.

“Inkonsistensi itu yang mestinya ditelaah. Silahkan baca disertasinya Herman Usman; Satu Kota Dua Kuasa. Itu sangat jelas,"paparnya.

Lebih lanjut, dibidang hukum pengaturan tanah misalnya, sistem nilai yang ada di kesultanan tidak diperhatikan oleh kebijakan-kebijakan kota. Padahal, Pemkot Ternate punya perda adat Nomor 13 Tahun 2009 yang mengatur soal hak ulayatt masyarakat adat kesultanan Ternate.

"Dalam implementasinya tidak ada sama sekali perhatian ke arah sana. Saya juga heran kenapa harus dibentuk dengan alasan bahwa di Malut sekarang minimnya kuantitas lembaga adat dan budaya. Loh bayangkan, mereka bicara kuantitas. Ini kan sangat lucu ini,"ucapnya.

Ia menambahkan, lembaga seperti Balai Bahasa, BPCB, Dinas Kebudayaa kabupaten/kota maupun provinsi, empat kesultanan dan komunitas-komunitas budaya sudah cukup untuk membangun relasi, komunikasi dan lain-lain.

"Nah, dewan kehormatan dibentuk seakan-akan merekalah jalan solusinya. Menjadi pemersatu. Kamuflase semua itu. Dan yang semakin miris ketika ada beberapa dosen bergelar ini itu ikut mendukung dewan ini. Sepertinya mereka kekurangan referensi dan informasi soal ini,”pungkasnya.(ikh)


-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram