MK Tolak Permohonan SALAMAT, AMAN Siap Lantik

Mahkamah Konstitusi. (istimewa)

Tidore, malutpost.id -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil pilkada (PHP) yang diajukan pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan nomor urut 3, Salahuddin Adrias-Muhammad Djabir Taha (SALAMAT).

Penolakan itu diputuskan dalam sidang lanjutan dengan agenda pengucapan putusan perkara nomor 13 PHP.KOT-XIX/2021 yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Anwar Usman, Senin (15/2/2021).

MK menilai, tidak ada uraian yang jelas dalam dalil permohonan pemohon tentang dugaan penyalahgunaan APBD Kota Tikep dan dugaan paslon petahana Capt Ali Ibrahim-Muhammad Sinen menggunakan jabatan dan kewenangan untuk mengkoordinir perangkat SKPD dan perangkat desa untuk memenangkan Pilkada Kota Tikep.

Sehingga, terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut MK tidak ada relevansinya dan tidak mempengaruhi perolehan suara akhir, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi MK untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan.  

MK berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan pemohon adalah kewenangan MK, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016. Dalam amar putusan MK, mengadili, dalam pokok permohonan menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima. 

Dengan begitu, Capt Ali Ibrahim-Muhammad Sinen tetap menjadi pasangan terpilih berdasarkan keputusan KPU Tikep Nomor : 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pleno PerhitunganPerolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali kota dan wakil wakil wali kota KotaTidore Kepulauan Tahun 2020. (aby)



-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor   : Ikram