Lewati Ambang Batas Selisih Suara, PHP Pilkada Taliabu Tak Diterima

Sidang pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Pulau Taliabu, Selasa (16/02) di Ruang Sidang Pleno MK. (Foto Humas/Teguh).

Bobong, malutpost.id -- Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 1 Muhammad Muhaimin Syarif dan Syafrudin Mohalisi (MS-SM).

Putusan perkara Nomor 11/ PHP.BUP XIX/2021 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan PHP Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, pada Selasa (16/2/2021) siang di ruang sidang pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, mahkamah menanggapi kedudukan hukum Pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan PHP Kada Tahun 2020.

Manahan menguraikan, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 59.507 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Pulau Taliabu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Pulau Taliabu.

"Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 persen x 33.241 suara (total suara sah) = 665 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 15.750 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 17.491 suara, sehingga selisi perolehan suara antara Pemohon dan pihak terkait adalah 1.741 suara (5,24 persen). Dengan demikian, selisi perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 2 melebihi  persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016,” ucap Manahan.

Selain itu, terkait dalil pemohon soal kecurangan pada saat pengumutan suara seperti partisipasi melebihi 100 persen dari DPT, mahkamah telah melakukan uji petik untuk menyadingkan bukti yang diajukan para pihak. Namun, lanjut Manahan, mahkamah tidak menemukan bukti yang menyakinkan bahwa partisipasi lebih dari 100 persen di DPT.

"Mahkamah justru mendapati ternyata jumlah pada kolom pengguna hak pilih sama dengan jumlah pada kolom surat suara yang digunakan pada TPS-TPS yang pemohon dalilkan, pada dasarnya partisipasi pemilih dihitung tidak hanya dari jumlah pemilih dalam DPT, namun juga dari pemilih tambahan yang merupakan pemilih pindahan ataupun yang menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan Dukcapil," kata Manahan. (ikh)


-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram