Tiga Paslon Was-Was



TERNATE – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memutus menolak satu perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut), kemarin (16/2). Perkara tersebut adalah PHP Kabupaten Pulau Taliabu dengan nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muhaimin Syarif-Syafruddin Mohalisi selaku Pemohon terhadap KPU Palau Taliabu sebagai Termohon. Dengan putusan ini maka, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Aliong Mus-Ramli yang oleh KPU beberapa waktu lalu ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dipastikan final sebagai pemenang Pilkada Pulau Taliabu. Ditolaknya gugatan PHP Pulau Taliabu ini, maka total sudah ada tiga PHP di wilayah Malut yang kandas di MK. Tiga PHP itu masing-masing, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan dan Halmahera Timur. Hasil sidang putusan tersebut tentu membuat pemohon yang baru akan mendengar sidang putusan hari ini, was-was. Sesuai jadwal sidang MK, tiga PHP di Malut yang akan diputuskan hari ini adalah PHP Halmahera Selatan, Halmahera Barat dan Kepulauan Sula. Calon Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes selaku pemohon, tampaknya mulai tidak percaya diri menghadapi sidang putusan hari ini. Meski mengaku optimis gugatan mereka bakal lanjut ke tahap sidang berikutnya, Hendrata hanya menjawab singkat saat diminta tanggapannya oleh wartawan. “Tetap yakin,” singkat calon bupati petahana ini. Selain Hendrata, Paslon Bupati Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan (Pemohon) dalam sengketa PHP Kabupaten Halmahera Selatan, juga mulai was-was menghadapi sidang pembacaan putusan hari ini. Kuasa hukum Helmi-La Ode, Fahruddin Maloko yang sebelumnya optimis gugatan mereka bakal dikabulkan MK, mulai irit bicara. “ Saya  no comment ya, kita tunggu saja putusan hakim besok (hari ini, red)," ucap Fahruddin, malam tadi (16/2). Meski begitu, Fahruddin mengatakan apapun yang diputuskan MK adalah final. "Putusan MK, final," singkatnya. Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) selaku pihak terkait sangat optimis MK bakal menolak gugatan pemohon paslon Danny Missy-Imran Lolori (DAMAI) dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), Rabu (17/2) hari ini. Berkaca dari hasil putusan pada sidang di tiga daerah sebelumnya, semua pemohon ditolak MK. “ Dalam sidang lalu gugatan yang diajukan pemohon semuanya terbantahkan pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujar Ketua Tim Pemenang Paslon JUJUR Rustam Fabanyo kepada Malut Post, Selasa (16/2). Sebelumnya pengamat politik Helmi Alhadar memprediksi, dari delapan daerah yang mengajukan gugatan di MK, hanya Kota Ternate dan Halmahera Utara (Halut) yang memiliki peluang lanjut pada sidang pembuktian, sedangkan enam daerah lain, yaitu, Halmahera Timur, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula bakal ditolak MK. Tiga dari prediksi Helmi ini sudah terbukti, gugatan mereka ditolak MK. Tinggal tiga daerah lain yang baru akan disidangkan, hari ini. Sementara itu, dalam sidang sesi kedua pengucapan putusan/ketetapan perkara PHP, kemarin (16/2), hakim MK menilai berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 15.750 suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) 17.491 suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.741 suara (5,24 persen). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi persentase sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 158 undang-undang nomor 10 tahun 2016. Pada dalil pemohon tentang terjadinya pelanggaran secara Terstruktur Sistematis Masif (TSM) yang pada pokoknya terjadi kecurangan saat pemungutan suara dengan melibatkan pemilih yang tidak berhak memilih untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (pihak terkait). Dalil pemohon pada poin tersebut adalah menyatakan bahwa ada partisipasi pemilih melebihi 100 persen, jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih, serta adanya pemilih DPTb dan DPPh yang tidak berhak memilih karena menggunakan Suket tidak sesuai format Kemendagri. "Dalil pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih melebihi seratus persen, mahkamah telah melakukan uji petik untuk menyandingkan bukti yang diajukan para pihak, namun mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan," kata hakim MK, Manahan MP Sitompul. Begitupun pada dalil pemohon yang mengatakan terjadinya pelanggaran TSM yang dilakukan Paslon nomor urut 2 (pihak terkait) mulai dari dugaan politik uang dengan pemberian sapi dan babi, pemberian hadiah hibah tanah untuk pembangunan TPA, pembagian uang kepada warga, mutasi PNS sebulan sebelum penetapan Paslon, intimidasi dan ancaman terhadap PNS serta aparat desa, netralitas penyelenggara Pilkada, hingga mobilisasi ASN dan aparat desa. "Setelah mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak. Berdasarkan fakta hukum, pelanggaran-pelanggaran TSM yang pemohon dalilkan telah diselesaikan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang," jelas hakim Manahan MP. "Dengan demikian mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan," tandas Hakim Manahan MP. Dalam amar putusan, Hakim Anwar mengatakan, mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, serta menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. "Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Anwar sambil mengetuk palu. Disampaikan Hakim Anwar, keputusan tersebut diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P Foekh. Setelah mendengar putusan MK, Aliong-Ramli selaku pihak terkait dipastikan akan melanjutkan masa jabatan mereka untuk periode kedua. Calon Bupati, Aliong Mus saat dihubungi Malut Post  menyampaikan rasa syukur atas putusan MK tersebut. Calon bupati petahana ini mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga suasana agar tetap aman dan kondusif. “ Dengan adanya putusan MK ini maka pilkada Pulau Taliabu telah selesai. Kemenangan Aliong-Ramli adalah kemenangan seluruh masyarakat Taliabu,” ujar Aliong. Terpisah Ketua KPU Pulau Taliabu Arisandi La Isa menyampaikan, setelah putusan MK, pihaknya akan melakukan persiapan untuk menggelar pleno penetapan calon kepala daerah terpilih. “ Kita diberi waktu lima hari untuk menyiapkan pleno penetapan, waktu pastinya akan kami informasikan,” ucapnya. Putusan MK ini disambut antusias oleh pendukung Aliong-Ramli di Taliabu, mereka bahkan terlihat melakukan konvoi di kawasan Kota Bobong, Pulau Taliabu.