Sidang Pilkada Ternate Berlangsung Maret, Tim Hukum TULUS Tetap Optimis


Fahruddin Maloko. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara gugatan perselihan hasil pemilihan (PHP) 6 daerah di Maluku Utara yakni Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Selatan.

Hasilnya, MK menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan yang diajukan pemohon masing-masing daerah. Sedangkan dua daerah yang belum diputuskan yakni Kota Ternate dan Halmahera Utara.

Berdasarkan jadwal yang dirilis di situs resmi MK, sidang PHP Kota Ternate akan berlanjut pada 4 Maret 2021 pukul 08.00 WIB (10.00 WIT). Sidang dengan perkara Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 dengan acara pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian (pemeriksaan saksi/ahli secara daring/online) serta penyerahan dan pengesahan alat-alat bukti tambahan di persidangan.

Ketua Tim Hukum paslon calon wali kota dan wakil wali kota Ternate, M Tauhid Soleman-Jasri Usman, Fahrudin Maloko mengaku berdasarkan jadwal yang dirilis di laman MK, sidang PHP Pilkada Ternate akan berlangsung pada 4 Maret 2021. "Namun secara formil (tim hukum) belum dapat panggilan dari MK,"kata Fahruddin kepada malutpost.id, Rabu (17/2/2021).

Eros--panggilan akrab Fahruddin mengaku, tetap optimis MK menolak permohonan paslon Muhammad Hasan Bay dan Asghar Saleh. Dia bilang, berdasarkan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait di bawah 2 persen, maka persidangan akan dilanjutkan pada pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak terkait, pemohon, termohon maupun Bawaslu sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016.

"Terkait dengan kelanjutan pemeriksaan saksi pada lanjutan sidang di MK, kami pihak terkait merasa hal yang wajar dalam persidangan. Insya Allah (MK tolak), tapi semua kita serahkan pada 9 hakim mahkamah,” kata Fahruddin.

Di singgung soal materi pemohon yang tidak mendalilkan selisih suara dan hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara pihak terkait. Menurut Fahruddin, hal itu mestinya didalilkan dalam permohonan sengketa ke MK, sebab merupakan ketentuan norma pada Peraturan MK.

"Selain itu pula keterangan Bawaslu dan jawaban termohon/KPU Kota Ternate sama sekali tidak menyampaikan pelanggaran-pelanggaran di tingkat TPS pada 43 TPS yang didalilkan oleh pemohon terutama adanya form D (kejadian khusus), karena semua proses pungut hitung berjalan harmonis,”pungkas Fahruddin. (ikh)


-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram