Masyarakat Adat dan KARAMAT Tolak Pembentukan Dewan Kebudayaan

Tokoh agama dan masyarakat adat serta keluarga malamo Ternate (KARAMAT) menunjukan isyarat menolak pembentukan dewan kebudayaan di Malut, Jumat (19/2/2021). (Dok. Busranto Latif Doa)

Ternate, malutpost.id -- Rencana pembentukan dewan kebudayaan di Maluku Utara ditentang sejumlah pihak.

Masyarakat Adat Ternate khususnya dari Gam Raha (klan Heku) dan Keluarga Malamo Ternate (KARAMAT) paling santer menolak gagasan tersebut karena dianggap menjadi jurang pemisah bagi lembaga adat yang sudah ada sejak lama.

Penolakan tersebut disampaukan melalui silaturahmi bersama di Masjid Heku Kesultanan Ternate, Jumat (19/2/2021) tadi.

"Kami dengan tegas menolak,"tegas Busranto Latif Doa yang juga Pemerhati Budaya Maluku Utara kepada malutpost.id malam tadi.

Menurutnya, penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, kata Busranto,  yang harus menjadi perhatian adalah memaksimalkan dan memfungsikan lembaga-lembaga adat serta pranata sosial yang sudah lama terbentuk.

Selanjutnya, giatkan kembali budaya-budaya yang sudah ada pada masing-masing daerah kesultanan baik di Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo, termasuk masyarakat di Sula-Taliabu, Makayoa, Gamrange dan lain-lain.

"Pemuka dan tokoh itulah yang harus kita berdayakan dan berikan ruang untuk mengembangkan budaya milik mereka sendiri yang ada pada masing-masing kawasan, bukan dengan cara membentuk lembaga baru yang bernama dewan kebudayaan,"kata Pembina KARAMAT dan Ternate Heritages Society itu.

Busranto menilai, rencana pembentukan DK ini tampak dipaksakan dan terkesan dan terbaca ada kepentingan tertentu. "Apa urgensinya? Kenapa baru sekarang tiba-tiba berpikir tentang dewan kebudayaan? Para penggagas harus cerdik memilah antara "dewan kebudayaan" dengan "dewan kesenian" ala daerah lain,"paparnya.

Busranto berujar, harusnya ada kesadaran berfikiri bahwa budaya jazirah dengan 7 unsur kebudayaannya merupakan bekas wilayah kesultanan, dan kesultanan atau kedaton yang menjadi central semua tatanan budaya, adat-istiadat dan tradisi sistem nilai. Kearifan lokal juga sudah tertata dengan rapi sejak ratusan lalu.

Hanya saja, lanjutnya, selama ini pemerintah kurang memperhatikan dan mengakomodir potensi-potensi yang sudah mengakar tersebut. "Sehingga, dengan sendirinya menjadi lemah. Dari kedaton-lah kebijakan penguasa masa lalu termasuk aspek kebudayaan itu terlahir,"papar Busranto yang juga Kepala BNNK Tidore Kepulauan itu.

Untuk itu, solusi terbaik menurut Busranto, adalah memaksimalkan lembaga adat yang sudah ada tanpa membentuk lembaga baru yang pengurusnya belum tentu memiliki "sense of belonging" terhadap budaya, tradisi dan adat-istiadat.

"Biarkan budaya itu berkembang biak di komunitasnya sendiri, agar lebih terjaga orisilitasnya,"ucap perwira dua melati tersebut.

Sebab, regulasi yang kaku dan mengabaikan esensi budaya seperti yang terjadi saat ini, bisa jadi pemicu hancur dan hilangnya jati diri dari masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri. "Karena di sana akan lahir term termajinalkan dan akhirnya tergerus zaman,"pungkasnya.(cr-04)


-

Peliput : Ramlan Harun

Editor   : Ikram