Sidang Lanjutan KPU All Out


Suasana Sidang Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi

TERNATE – Sebagai pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan all out menghadapi sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti.

Sesuai jadwal, sidang PHP untuk Halmahera Utara (Halut) dan Kota Ternate akan digelar pada 2 dan 4 Maret mendatang. Menghadapi sidang itu, KPU akan menambah bukti-bukti untuk dimasukan ke MK. “ Sidang lanjutan nanti agendanya pembuktian, pemeriksaan saksi ahli, serta penyerahan alat bukti tambahan. Memanfaatkan waktu yang ada sebelum sidang, KPU Halut dan Kota Ternate akan menyiapkan bukti-bukti tambahan sesuai yang dibutuhkan,” kata Ketua KPU Malut Pudja Sutamat. KPU Halmahera Utara sendiri telah menyiapkan bukti tambahan.

Beberapa dokumen yang berkaitan dengan dalil gugatan pemohon yang masih berada di kota suara telah diambil. Sedikitnya ada tujuh kotak suara yang dibuka untuk mengambil bukti tambahan tersebut. KPU Kota Ternate juga akan mengikuti langkah serupa. Namun hingga kini belum ada pembukaan kotak suara untuk pengambil bukti tambahan. “ Baik KPU Kota Ternate maupun Halut sudah siap menghadapi sidang lanjutan nanti,” tandas Pudja.

Selain KPU, kubu paslon M Tauhid Soleman dan Jasri Usman (TULUS) selaku pihak terkait, juga tengah melakukan persiapan untuk menghadapi sidang lanjutan nanti. Kubu TULUS berencana akan menggunakan saksi ahli dan juga menyiapkan bukti tambahan. “ Kita akan pakai saksi ahli. Rencananya ada dua saki ahli. Satu ahli di bidang pengawasan pemilu dan satunya lagi di bidang konstitusi,” terang kuasa hukum TULUS, Fahruddin Moloko. Meski begitu Fahruddin masih menyembunyikan siapa saksi ahli yang akan dipakai nanti. “ Kalau bukti tambahan nanti kita lihat. Masih dalam tahap dipertimbangkan,” ujarnya.

Sebelumnya, kubu MUH Hasan Bay-Asghar Saleh (MHB-GAS) juga telah memastikan akan menggunakan jasa saksi ahli. Ada dua saki ahli yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan nanti. Untuk bidang kepemiluan MHB-GAS sudah final menggunakan tenaga mantan komisioner Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo, sementara di bidang tata negara masih dalam proses. " Jadi nanti kita akan menyiapkan satu saksi ahli lagi di bidang tata negara,” akunya. Persiapan yang sama juga dilakukan baik oleh pihak pemohon (Joel B Wagono-Said Bajak) maupun pihak Terkait (Frans Manery-Muhlis Tapi tapi) di Halmahera Utara (Halut). Kedua kubu ini juga sangat optimis menghadapi sidang lanjutan nanti. Kubu pihak pemohon bahkan mengklaim, MK bakal mendiskualifikasi paslon Frans Manery-Muhlis Tapi tapi. Sementara selaku pihak terkait, Frans-Muhlis sangat yakin gugatan termohon bakal ditolak MK. “ kami yakin gugatan mereka bakal ditolak,” singkatnya saat dihubungi belum lama ini.

Untuk menghadapi sidang lanjutan nanti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah melakukan persiapan dengan menggelar rapat koordinasi. Rakor itu langsung dipimpin Bawaslu RI. Sementara itu, lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mencatat ada 32 PHP yang lanjut ke tahap sidang selanjutnya. Dari 32 PHP itu, delapan diantaranya angka selisih suara melebihi ambang batas, 23 perkara masuk ambang batas syarat pengajuan permohonan sengketa, dan satu perkara atau daerah yang perkaranya lewat ambang batas dan lewat batas waktu pengajuan permohonan namun MK memberikan kesempatan untuk dilanjutkan ke periksa tahap selanjutnya. Data itu diungkapkan Peneliti Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana. "Sebelumnya MK menyebut Pasal 158 (UU Pilkada) ini akan diterapkan tetapi mungkin akan menjadi bagian pokok perkara," ujarnya.

"Ternyata memang tidak signifikan permohonan atau perkara dengan daerah yang lewat ambang batas diperiksa dalam pokok perkara," ucap dia. Diketahui, sejak 15 hingga 17 Februari 2021 MK sudah memutus 100 perkara sengketa hasil pilkada. Jika dirincikan sebanyak 90 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, enam permohonan ditarik kembali, dua permohonan gugur dan dua perkara MK tidak berwenang mengadili. Jumlah perkara yang teregistrasi di MK tercatat ada 132 perkara. Dengan demikian ada 32 perkara yang akan lanjut ke tahap pembuktian. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Hukum dan Pengawasan, Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulisnya mengatakan, sidang lanjutan di MK akan digelar mulai Senin (22/2) hingga Kamis (4/3) mendatang. Dari 32 perkara yang akan dilanjutkan, dua diantaranya perkara PHPU di tingkat pemilihan Gubernur (Pilgub). Perkara pertama yaitu PHPU dalam Pilgub Provinsi Kalimantan Selatan. Perkara ini dimohonkan oleh pasangan calon (Paslon) Denny Indrayana-Difriadi. Perkara kedua yaitu PHPU dalam Pilgub Provinsi Jambi.

Perkara dengan nomor 130/PHP. GUB-XIX/2021 ini dimohonkan juga oleh pasangan calon yakni Cek Endra-Ratu Munawaroh. Sementara 32 perkara yang akan lanjut ke tahapan sidang selanjutnya yaitu; Pilbup Belu, Pilgub Kalimantan Selatan, Pilbup Sumba Barat, Pilbup Kotabaru, Pilgub Jambi, Pilbup Malaka, Pilbup Sekadau, Pilbup Bandung, Pilbup Sumbawa, Pilbup Pesisir Barat, Pilbup Boven Digoel, Pilbup Samosir, Pilbup Morowali Utara, Pilbup Mandailing Natal, PH Pilbup Solok, Pilbup Nabire, Pilbup Nabire, Pilbup Teluk Wondama. Selanjutnya, Pilbup Indragiri, Pilbup Nias, Pilbup Yalimo, Pilwalkot Banjarmasin, Pilbup Halmahera Utara, Pilbup Labuhanbatu, Pilbup Karimun, Pilbup Labuhanbatu Selatan, Pilbup Konawe Selatan, Pilbup Penukal Abab Lematang Ilir, Pilbup Tojo Una-Una, Pilbup Rokan Hulu, Pilbup Tasikmalaya dan menutup Pilwalkot Ternate.(mg-01/kc/si/rul)