Ekspor Malut Melonjak, Penduduk Miskin Bertambah 1,15 Ribu, Pengamat: Pemerintah Salah Urus

Dr. Mukhtar Adam. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara mencatat jumlah penduduk miskin di Malut menyentuh angka 87,52 ribu orang (6,97 persen) per September 2020.

Angka ini bertambah sekitar 1,15 ribu orang dibanding Maret 2020 yang hanya 86,37 ribu orang (6,78 persen). Ironisnya, ketimpangan ekonomi terjadi saat ekspor Malut tengah bergeliat atau meningkat signifikan.

Data BPS Malut menyebutkan, nilai ekspor Malut pada September 2020 sebesar US$85,15 juta, atau mengalami peningkatan 2,33 persen dibanding Agustus 2020 senilai US$83,21 juta.

Meliputi barang besi dan baja (HS 72), bijih, kerak, dan abu logam (HS 26), dan benda-benda dari besi dan baja (HS 73) ke Tiongkok.

Pengamat Ekonomi Maluku Utara, Mukhtar Adam menjelaskan, Malut dan Sulawesi Tengah menjadi primadona di tengah resesi. Namun, dua daerah tersebut dinilai mengambil bagian penting dalam pemulihan yang justru tidak tepat sasaran.

"Ekonomi Malut memang menyenangkan karena disaat berbagai belahan dunia mengalami resesi, termasuk Indonesia bukan berarti Maluku Utara juga terkapar, justru Malut menunjukan pertumbuhan yang positif, tapi menetes ke atas tidak menetes ke bawah (rakyat miskin)," kata Muhtar kepada malutpost.id, Kamis (25/2/2021).

Dia menjelaskan, ancaman Covid-19 terhadap dunia tak lantas membuat pasar nikel global terpengaruh, permintaan pasar justru terus meningkat, harga saham nikel terus tumbuh, dan industrinya menggeliat dari pembatasan ekspor dan berbagai tekanan investor bisa memenuhi permintaan pemerintah karena keuntungan yang menggiurkan terus dijanjikan oleh nikel sebagai tambang andalan saat ini.

"Pemusatan sektor tambang dengan dalil UU Omnibus Law adalah pilihan negara menarik kekuasaan ekonomi ke Jakarta akibatnya ekonomi tumbuh pesat, (penduduk) miskin juga ikut-ikut tumbuh,”papar Dosen Universtas Khairun Ternate itu.

Mirisnya lagi, lanjut Mukhtar, kemiskinan justru berpusat pada penduduk lokal yang puluhan tahun hidup di Halmahera sebagai pusat pertambangan. Sedangkan penduduk migrasi justru tumbuh menjadi orang kaya baru.

"Ini sangat mengancam keutuhan wilayah jika tidak ada upaya untuk perbaikan kebijakan dan ini juga karena pemerintah salah urus,”pungkas Mukhtar. (ikh)



-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram