Bekas Ketua Panwas Halmahera Utara bersama Staf Jadi Tersangka

Ilustrasi. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara berinsial MB bersama dua stafnya SDA selaku sekretaris dan DM bendahara, ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiganya diduga terseret dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Panwaslu Halut tahun 2015 dengan total anggaran Rp4,8 miliar yang bersumber dari APBD Halut.

"Itu ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 22 Februari 2021,"ungkap Mantan Kajari Halut, I Ketut Tarima Darsana, Rabu (3/3/2021).

Penetapan tersangka ini sekaligus menutup masa bakti I Ketut Tarima Darsana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Utara.

Dia menjelaskan, pasca penetapan, penyidik telah memanggil ketiganya sebagai tersangka, hanya saja bendahara berhalangan hadir lantaran sakit.

"Bendaharanya masih sakit covid, makanya sudah diagendakan untuk pemanggilan,”katanya.

Menurut dia, ketiganya memiliki peran masing-masing. Sehingga, berkas perkara pun displit atau dipisahkan.

"Berkas mereka kita pisahkan karena ada peran masing-masing,”terangnya.

Sekedar diketahui, dalam kasus tersebut, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyalahgunaan dana hibah tersebut senilai Rp 3,080 miliar dari total anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 4,8 miliar, setelah diverifikasi Inspektorat, jumlah temuan tersisa Rp 96 juta.(cr-04)


-

Peliput : Ramlan Harun

Editor   : Ikram