Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Meoldoko, Demokrat Malut Siap “Bersih-bersih”

Yasonna Laoly. (ANTARA FOTO/Indrianto)

Ternate, malutpost.id -- Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang.

Pemerintah menilai KLB Kubu Moeldoko belum melengkapi sejumlah dokumen persyaratan lainnya. “Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,”kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Dalam pengumuman itu, Yasonna didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.  Yasonna menjelaskan, ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi antara lain belum ada DPD, DPC, dan tidak disertai surat mandat dari ketua DPD dan DPC. Menurut dia, pemerintah juga tetap merujuk pada pada AD/ART Partai Demokrat yang ada.

Terkait itu, Wakil Ketua DPD Demokrat Maluku Utara, Rusdi Yusuf mengatakan, menindaklanjuti putusan itu, maka Demokrat Malut juga melakukan reposisi secara total.

"Sebelumnya belum mengirimkan SK ke daerah, karena masih menunggu putusan pemerintah,"katanya.

Rusdi memastikan, mulai Senin pekan depan Bidang Organisasi DPP sudah mengirimkan SK kepengursan ke masing-masing daerah. "Senin itu clear. Kalau yang terlibat KLB Deli Serdang, dia Ketua DPC dipecat, kalau DPRD di PAW. Karena, keanggotaan dicabut,"tegasnya. (cr-04)


-

Peliput : Ramlan Harun

Editor   : Ikram Salim