Korupsi Miliaran, KPPN Ternate Tahan DD Dua Kabupaten Ini

Izma Nur Choiron. (Foto: Taslim/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id -- Penyaluran dana desa (DD) tahap pertama di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara tahun 2021 ini terpaksa ditahan. Langkah itu diambil Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate banyak masalah pada realisasi dan penggunaan di DD tahun sebelumnya.

Kepala KPPN Ternate M. Izma Nur Choironi kepada malutpost.id menuturkan, penyebab lain belum disalurkanya DD di dua daerah itu karena dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). “Sehingga sampai sekarang masih belum tersalurkan, "kata Izma.

Meski begitu, Izma menolak membeberkan secara rinci soal dokumen anggaran tersebut. Izma bilang, dana desa yang dikorupsi hingga miliaran itu terjadi sejak tahun 2015-2019. Di Kabupaten Kepulauan Sula, DD yang tidak dapat dipertanggung jawabkan mencapai Rp1,2 miliar yang tersebar di empat desa yakni Desa Fagudu Rp 286.581.000, Wai Ipa Rp 293.144.000, Desa Kou Rp 219.281.600, Desa Waitulia, Mangoli Tengah Rp 283.143.000.

"Uangnya ada tapi secara fisik uangnya suda habis, jadi pencairan selanjutnya ditahap tiga akan dipotong,"tegasnya. Sanksi itu yang diberikan, lanjut Izma, hanya sanksi sosial. "Sehingga ada efek jera terhadap pemerintah desa dan tidak lagi menzolimi masyarakat,” pungkasnya. (mg-08)


-

Peliput : Taslim T. Laher

Editor   : Ikram Salim