Oknum Dosen di Maluku Utara Dipolisikan, Gegara Postingan Berbau SARA

Ilustrasi SARA. (istimewa)

Tobelo, malutpost.id -- Oknum dosen di salah satu kampus ternama di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, inisial IS dilaporkan ke Polres Halmahera Utara oleh Reli JV dkk, Rabu (14/4/2021).

Pasalnya, IS diduga menyebarkan informasi bernuansa SARA di media sosial jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Halut. Laporan tersebut telah diterima Kapolres Halut  AKBP Priyo Utomo Budi Santoso.

IS mengunggah link berita salah satu media online di grub facebook Quo Vadis Halmahera Utara yang memberitakan tentang kecurigaan warga atas dibangunnya pos pengamanan di Desa Rawajaya. Anggota tim pemenang salah satu pasangan calon itu juga menulis cauption “Silakan rakyat kawal PSU Halut. Pihak keamanan harap netral. Halut daerah bekas konflik, jangan ada intimidasi di antara kita”. 

Unggahan itu menuai banyak kecaman netizen melalui komentar. IS ikut membalas pada kolom komentar, dengan mengatakan “Kalau mau baku bunuh kase siap senjata sudah tong baku mati". 

Menurut Reli, laporannya itu karena oknum dosen tersebut membuat postingan dan komentar, selain berbau sara, juga dianggap telah menuding paslon tertentu berkompromi dengan pihak keamanan. "Laporan itu bukan karena masalah politik. Tapi, lebih pada menjaga kedamaian dan kebersamaan yang telah terbangun di Halut,"kata salah satu advokat di Halut itu. 

"Jadi, bukan karena dia mendukung ini atau itu. Tapi, kita ambil jalan ini biar tidak lagi dipolemikkan,"sambungnya.

Terpisah, IS saat dikonfirmasi menanggapi datar. Dia malah mempertanyakan isi laporan tersebut. "Soal itu, kalau tanggapan saya, apa yang dilaporkan? Kalau soal sara, tidak ada konten sara yang di-posting. Kemudian, kalau sara, siapa yang korban dan dikorbankan. Apakah orang-orang yang melaporkan itu korban?,"tanya IS.

Dia berkilah, postingannya itu adalah link berita sekaligus menghimbau semua lembaga netral pada PSU 28 April 2021. Dia juga mengaku siap menghadapi laporan tersebut.

"Baik kepolisian maupun lembaga negara lainnya harus netral. Biarkan rakyat memilih siapa pemimpinnya,"ujarnya.(rey)