Kanwil Kemenag Malut Gelar Dialog Jurnalisme Damai

Suasana dialog yang dilangsungkan di Caffe Lebah Ternate, Sabtu (17/4/2021). (Foto: Hasbi/malutpost.id)

Ternate,malutpost.id -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menggelar dialog terbuka, Sabtu (17/4).

Dialog yang dikemas melalui coffe night bersama pekerja media bertema ‘Dalam Jurnalisme Damai’ itu menghadirkan wartawan senior seperti Ketua Dewan Redaksi Malut Post, Ismit Alkatiri, wartawan senior, Mahmud Ici, Abdul Fatah, Fahrul Marsaoly. 

Dialog yang dilangsungkan di Cafe Lebah Kota Ternate itu membahas tentang peran media dalam isu-isu konflik. 

Dalam dialog itu, Ismit Alkatiri mengatakan, media arus utama atau media mainstream memiliki peran penting dalam suatu konflik. Informasi yang disampaikan media sosial (medsos) bisa diredam oleh media arus utama. Bahkan, media mainstream bisa menjadi pemicu tetapi juga bisa menjadi peredam konflik.

“Artinya, dalam suatu konflik misalnya, media mainstream bisa bertindak sebagai pemadam kebakaran dan bisa juga sebagai pemicu,” kata Ismit Alkatiri.

Dalam era teknologi saat ini, terdapat beberapa isu yang sering disajikan ke publik. Isu yang sering dipoles di media sosial seperti Facebook sering ditinggalkan oleh media mainstream bila isu itu memberi potensi konflik. "Itu yang disebut sebagai profesionalisme,” jelas Ismit.

Dalam dialog itu, Ismit juga membuka ruang otokritik terhadap media dan wartawan. Hal itu berkaca pada sebuah peristiwa di daratan Halmahera beberapa hari lalu yang menyebut secara tegas salah satu suku yang mendiami hutan Halmahera.

Bagi Ismet, tidak semua suku yang mendiami hutan Halmahera itu melakukan perbuatan itu.“Kunci jurnalisme damai itu bukan sekedar memberitakan hal-hal damai tapi juga menjaga kedamaian di balik konflik,” tutur Ismit.

Sementara, wartawan senior, Mahmud Ici mengemukakan, jurnalisme damai menjadi sebuah kewajiban baik yang harus dimiliki oleh perusahaan media maupun wartawan. Sebab, jurnalisme damai mestinya berangkat dari wartawan yang punya jiwa dan pikiran yang damai sehingga dalam tulisannya, bisa membawa kedamaian. Selain wartawan, perusahaan media juga harus punya semangat kedamaian.

Semangat itu harus dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan media tersebut sehingga konten berita atau informasi yang diproduksi juga membawa kedamaian. "Kehadiran media itu punya dua peran, bisa menjadi penerang dan penenang. Jangan sampai peran media itu dibalik menjadi sumber konflik dan ketegangan,” ungkap Mici sapaan Mahmud Ici.

Mici menjelaskan, ketika konten atau informasi yang disajikan kepada publik itu tidak didasarkan pada kaida-kaida jurnalistik atau UU Pers dan Kode Etik maka pasti menimbulkan masalah.

Survei yang pernah dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahwa pemahaman wartawan tentang kode etik masih minim. Misalnya, dalam menulis peristiwa yang berkaitan dengan isu SARA itu telah diatur dalam kode etik dan UU Pers.“Apapun alasannya, wartawan dilarang menulis narasi yang langsung ke isu SARA,” tegas Mici. 

Wartawan senior itu mengakui, memang menulis tanpa konflik tidak akan menarik. Karena konflik itu bagian dari upaya membuat berita menjadi menarik. Tetapi, wartawan atau media harus mengelola informasi atau konflik itu menjadi satu solusi, bukan menimbulkan suatu masalah baru.

Seperti kasus di hutan Halmahera beberapa hari lalu. Bagi Mici, pemberitaan tentang peristiwa tragis itu tidak akan menjadi satu penyelesaian masalah tetapi justru menjadi konflik baru karena ada unsur melakukan penghakiman sebelum pengadilan memutuskan. “Yang paling berat adalah, orang belum divonis bersalah tapi media sudah memvonis mereka bersalah,” tutur Mahmud Ici.

Saat ini, kata Mici, pekerjaan berat bagi organisasi media adalah bagaimana memberi pemahaman yang baik kepada wartawan tentang menulis isu-isu sensitif yang mengarah ke konflik.

Mici juga memaparkan bahwa media mainstream memiliki struktur organisasi atau struktur dalam redaksi. Suatu berita sebelum disajikan ke publik telah melewati beberapa tahapan. Yang dikhawatirkan adalah media sosial yang bukan media mainstream. Karena media sosial yang menyajikan informasi itu tanpa ada langkah verifikasi. Sedangkan, media mainstream melakukan verifikasi sebelum mempublikasikan informasi ke publik.“Verifikasi itu dilakukan untuk menghentikan disinformasi,” ujarnya.

Sementara, Fahrul Marsaoly menuturkan, saat ini, media mainstream tidak lagi saling berperang antar sesama. Perang nyata saat ini adalah media mainstream berperang melawan media sosial. Sebab, fungsi verifikasi dalam media mainstream itu selalu berjalan sedangkan media sosial tidak menggunakan fungsi verifikasi.“Fungsi verifikasi yang dilakukan oleh media mainstream itu bertujuan agar informasi tentang suatu konflik itu tidak menjadi bias,” jelasnya. 

Di akhir dialog,  para wartawan senior itu berterima kasih kepada Kanwil Kemenag Malut yang berinisiatif menggelar dialog tentang Jurnalisme Damai. (aby)


-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor   : Ikram Salim