DAK Kota Ternate 2021 Diblokir, Ini Penjelasan KPPN Ternate

M. Izma Nur Choironi. (Foto: Faisal/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id -- Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021 untuk Pemerintah Kota Ternate senilai Rp64 miliar diblokir oleh Kementrian Keuangan RI. Pemblokiran ini terkait realisasi dan pertanggungjawaban DAK fisik tahun 2020 yang tidak sesuai.

Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Ternate, M. Izma Nur Choironi menjelaskan, terdapat tiga dinas di Pemkot Ternate yang belum mengimput data realisasi anggaran tahun sebelumnya yakni Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR. Menurutnya, untuk PUPR senilai Rp4 miliar yang tidak bisa direalisasi dan menjadi temuan.

"Kalau Dinkes dan pariwisata tinggal diimput saja, tapi kalau PUPR memang benar-benar parah tidak bisa diimput, karena ada Rp4 miliar yang tidak direalisasi, temuan PUPR ini lantas DAK semuanya diblokir,” jelas M. Izma saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (22/4/2021).

Izma mengungkapkan, proyek fisik di bidang sanitiasi sesuai kontrak senilai Rp4,2 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp200 juta. Artinya, masih tersisa Rp4 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Tetapi kita tahu, karena dokumentasi tidak ada titik kordinatnya, jadi dokumentasi itu harus pakai google maps, kalau DAK fisik pekerjaannya selesai 100 persen, ya harus dokumentasinya 100 persen juga, kalau tidak ya kita tetap tahu, memang sekarang begitu, nah PU tidak bisa, tidak ada fotonya,” paparnya.

Izma bilang, masalah tersebut telah dibahas bersama Pj Wali Kota Ternate Hasyim Daeng Barang. Hasyim lantas meminta pihaknya membuka blokir, hanya saja kebijakan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dia meminta pihak PUPR kooperatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Kemarin rapat dengan Pj Wali Kota juga kan PU tidak hadir, cobalah kawan kawan PU kesini,” imbuhnya.

Dia berujar, DAK yang senilai Rp64 miliar itu, saat ini baru terimput Rp6 miliar. Itu artinya tidak menutup kemungkinan DAK yang bisa disalurkan hanya Rp16 miliar. "Kenapa, karena kontrak yang diimput hanya itu, meskipun DAK Rp 64 miliar, dan kita paham kalau wali kota baru otomatis kebijakannya baru lagi, tapi tetap disalurkan semua yang penting diimput,” tandasnya. (mg-07)


_

Peliput : Faisal Sidiq

Editor   : Ikram