Dewan Pers Kecam Tindakan Kapolres Halut Larang Wartawan Meliput di KPU

Rustam Fachri Mandayun. (istimewa)

Jakarta, malutpost.id -- Ahli Pers dari Dewan Pers Rustam Fachri Mandayun mengecam tindakan Kapolres Halmahera Utara, Maluku Utara, AKBP Priyo Utomo Teguh Santoso, dan Wakapolres Kompol Alwan Afuad yang melarang wartawan meliput pleno hasil penghitungan suara ulang (PSU) Pilkada Halut di kantor KPU Halut, Kamis (29/4/2021).

"Tindakan pengusiran Wartawan di Halaman Kantor KPU Halmahera Utara, saat melaksanakan tugas peliputan, ini perbuatan yang melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,"kata Rustam Fachri Mandayun lewat keterangan resminya yang diterima media ini, Kamis (29/4/2021). 

Rustam mengatakan, kegiatan KPU merupakan kegiatan yang terbuka untuk publik. Bukan kegiatan rahasia, bahkan diperlukan keterbukaan informasi. 

Dia menegaskan, tindakan pengusiran wartawan ini melanggar Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah),"tegas Fachri. (rid)