Wali Kota Ternate Anulir SK Pemberhentian 466 PTT

Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman bersama Kepala BKPSDM Junus Yau saat menggelar konferensi pers pembatalan pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT), di kantor Wali Kota Ternate, Jumat (7/5/2021). (Foto: Faisal/malutpost.id) 

Ternate, malutpost.id -- Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman membuat kebijakan mengejutkan dengan membatalkan Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 800/1260.a/2021, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2021 yang dilakukan mantan Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang pada 23 April 2021. Kebijakan ini diganti dengan kebijakan serupa yakni SK Pemberhentian oleh Wali Kota Defenitif.

"Itu artinya, SK pemberhentian 466 PTT di lingkungan Pemkot Ternate dibatalkan, jadi tidak ada pemberhentian PTT, semua masih seperti semula," kata Tauhid didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Junus Yau dan Ketua Tim Verifikasi, Muhdar Din melalui konferensi pers di kantor Wali Kota Ternate, Jumat (7/5/2021).

Tauhid menjelaskan, pemerintah punya dasar pertimbangan membatalkan SK pemberhentian tersebut, seperti data PTT yang diberhentikan  diyakini belum valid. Tauhid menyakini, tim verifikasi bekerja secara tidak efektif dan tidak dilandasi dengan keabsahan dokumen, berupa kehadiran maupun aktivitas PTT di lingkungan kerja. "Sehingga keputusan pemberhentian dinilai tidak transparan dan tertutup,"jelas Tauhid.

Mantan Sekretaris Kota Ternate itu bilang, tim verifikasi mestinya melibatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar keputusan pemberhentian dapat dipertangungjawabkan. "Untuk itu, saya selaku wali kota sekaligus pejabat pembina kepegawaian membatalkan SK Wali Kota Ternate Nomor: 800/1260.a/2021 tertanggal 23 April 2021 tentang pemberhentian PTT 644 orang itu,”tegas Tauhid.

Di katakannya, kedepan Pemkot Ternate tetap menata kembali PTT melalui analisis beban kerja, untuk mengetahui kebutuhan PTT masing-masing OPD. “Termasuk mengevaluasi kembali kebijakan perekrutan PTT berdasarkan beban anggaran daerah dan beban kerja OPD,”pungkas mantan Lurah Gamalama tersebut. (mg-07)


_

Peliput : Faisal Sidiq

Editor   : Ikram Salim