Tanggapan Pemerintah soal Polemik Undur Diri Kadis PUPR Malut

Rahwan K. Suamba. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Pemerintah Provinsi Maluku Utara buka suara terkait polemik penyebab pengunduran diri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara Santrani Abusama.

Gubernur Malut melalui Plt Karo Humas Rahwan K. Suamba membantah tudingan Santrani soal arahan Gubernur AGK terkait pelaksaan tender proyek fisik di Dinas PUPR. Menurutnya, pernyataan Ketua Wilayah Pemuda Pancasila Malut itu dianggap berlebihan dan tak berdasar. Dirinya lantas meminta Santrani untuk membuktikan tudingan tersebut. Sebab, dalam penyelenggaran pemerintahan gubernur juga tunduk pada aturan dan ketentuan. 

"Sekarang kan lagi kencang-kencang dua poin itu, saya kira tidak ada lah (arahan soal proyek), dia buktikan saja dimana gitu, jadi ketentuan mana menurut dia (melanggar)"kata Rahwan kepada malutpost.id, Ahad (9/5/2021). 

Rahwan juga menyinggung soal tanggal surat yang mendahului waktu. Surat tersebut, kata Rahwan diserahkan langsung kepada Gubernur AGK tanpa menjelaskan isi surat tersebut pada Sabtu, 8 Mei 2021, sedangkan dalam surat tertanggal 10 Mei 2021. "Suratnya juga inprosedural atau salah dalam surat-menyurat,"pungkasnya. (ikh)


_

Peliput : Tim

Editor   : Ikram Salim