Sekda Kepulauan Sula Dipecat, Dirjen Otda Perintah Gubernur Investigasi Keputusan Bupati

Akmal Kamil. (istimewa)

Sofifi, malutpost.id -- Kebijakan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Provinsi Maluku Utara Fifian Adeningsih Mus mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) beserta 56 pejabat Pemda Sula mendapat perhatian serius Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Akmal Kamil.

Akmal saat diwawancarai di Grand Fatma, Kota Ternate, Kamis (10/6/2021) pagi tadi mempertanyakan dasar Bupati Kepsul melakukan pergantian pejabat di Pemkab Kepsul yang diisi dengan pelaksana tugas.

Sebab, ada aturan yang harus ditaati oleh kepala daerah terpilih yang baru dilantik. Aturan yang dimaksud yakni Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang menyatakan, gubernur, bupati atau wali kota yang melakukan pergantian jabatan di lingkungan pemerintah daerah atau kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri. 

Aturan tersebut melingkupi seluruh posisi jabatan baik eselon II, III dan IV. "Coba tanya ke bupati, dapat izin tidak dari Mendagri, kan sudah jelas aturannya,"papar Akmal. 

Menurut Akmal, jika Bupati Kepsul mengaku sudah berkonsultasi dengan Mendagri, baginya itu hal wajar. Sebab, konsultasi bukan persetujuan tertulis. "Semua orang bisa melakukan konsultasi, cuma di dalam UU menyatakan dilarang melakukan mutasi kecuali ada izin tertulis Mendagri, jadi tanya ke bupati apakah ada izin mendagri, bukan konsultasi,"tegasnya.

Akmal juga sudah menyampaikan kepada Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba untuk segera melakukan investigasi terhadap kebijakan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Bupati Fifian.

"Jika hasil investigasi Pak Gubernur menemukan rotasi pejabat di Kepsul tidak tidak ada izin mendagri, maka kita minta semua pejabat dikembalikan ke posisi jabatan sebelumnya,"pungkasnya. (din)


_

Peliput : Samsudin Chalil

Editor   : Ikram Salim