Kisah Petani di Kepulauan Sula: Hibah Tanah ke PLN, Dituduh Merusak Tanaman lalu Divonis Bersalah

Usman Waisale didampingi PH Rasman Buamona saat menjalani sidang sebagai terdakwa di PN Sanana, beberapa waktu lalu. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Usman Waisale, petani di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara divonis 3 bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Sanana pada 3 Mei 2021 lalu dengan tuduhan sebagai pelaku pengrusakan tanaman oleh penyidik Polres Kepulauan Sula.

Ia dilaporakan oleh Fahruddin K Umafagur dan warga Auponhia, Kecamatan Mangoli Tengah karena menebang pohon kelapa milik warga Auponhia. Saat itu, Usman diupah Rp1 juta oleh Oktavinaus Bika dan Alfian Syahrul selaku pengawas lapangan dari CV. Agiv Dua Puteri yang menangani proyek jaringan listrik milik PLN Cabang Ternate di Desa Auponhia pada 2019 silam.

Anehnya, Selain Usman, warga juga melaporkan mantan Pj Kepala Desa Auponhia Bambang Umafagur dan CV. Agiv Dua Puteri. Namun, di tengah jalan hanya berkas Usman yang sampai ke pengadilan, sementara Bambang Umafagur dan CV. Agiv Dua Puteri tidak pernah diproses hingga kini. Padahal, penebangan kelapa sejauh 3 kilometer tersebut atas perintah CV. Agiv Dua Puteri.

Penyidik beralasan, berkas keduanya tidak cukup bukti untuk disidangkan. Mirisnya, demi proyek negara itu, Usman juga menhibahkan pohon kelapa dan tanah miliknya agar jaringan listrik bisa masuk ke desanya. "Jadi masalah ini sudah kita laporkan penyidik Polres Sula ke Irwasda Polda Malut, sedangkan jaksanya kita laporkan juga ke Kejati Malut,”kata Rasman Buamona, penasehat hukum Usman kepada malutpost.id, Senin (21/6/2021).

Dia menilai, kasus tersebut sangat janggal. Polisi beralasan tidak cukup bukti sehingga keduanya tidak diproses, sementara dalam sidang justru terungkap penebangan itu dilakukan bersama-sama. Berdasarkan fakta persidangan itu pula, lanjut Rasman, kliennya yang berstatus terdakwa kemudian melapor kembali Pj Kepala Desa Auponhia Bambang Umafagur dan CV. Agiv Dua Puteri pada 10 April 2021 atas tindakan bersama-sama melakukan pengrusakan. "Tapi kasusnya juga tidak pernah ditindakalanjuti oleh Polres Sula,"ungkap Rasman.

Rasman menjelaskan, kliennya tersebut tidak layak dijadikan sebagai tersangka. Pasalnya, seluruh kebutuhan penebangan pohon kelapa disiapkan oleh kontraktor berupa bahan bakar minyak. Di lokasi penebangan juga hadir Kasim Umafagur, aparat Desa Auponhia yang bertugas mencatat tanaman warga yang ditebang oleh Usman.

Tujuannya, warga yang tanamannya ditebang akan mendapat kompensasi berupa pemasangan meteran gratis. Bahkan, lanjut Rasman, jauh sebelum proyek tersebut masuk, pemerintah desa telah menggelar pertemuan dan sosialisasi kepada warga pemilik lahan yang akan dilalui jaringan listrik. Belakangan warga menuntut ganti rugi kepada Usman dengan meminta dibayar per pohon Rp3 juta. 

"Dan akhirnya sudah selesai jaringan listrik terpasang, pada 14 Desember 2019, Bupati Sula sebelumnya meresmikan listrik yang dihadiri oleh Muspida di Sula,”jelasnya.

"Jadi klien kami ini selain membantu PLN dan kontraktor juga menghibahkan tanah dan tanamannya untuk ditebang tanpa meminta sepeser pun ganti rugi, lalu dimana unsur kejahatannya,”tegas Rasman.

Pihaknya juga mengadukan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kepulauan Sula ke Kejati Malut karena tidak profesional dengan tidak menuntut terlapor lainnya. Dia bilang, jika mengacu pada KUHP, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, karena Usman dilaporkan bersama dengan Direktur CV Agiv Dua Puteri dan Pj Kades.

"Usman hanyalah pekerja yang diperintahkan oleh kontraktor. Pasal 55 Ayat 1 Ke 1e cukup jelas. Klien saya hanya tenaga pekerja, kenapa hanya dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Kepsul. JPU juga sudah pasti mengetahui siapa-siapa yang dilaporkan berdasarkan SPDP dari penyidik,"pungkas Rasman. Dia berharap, Polda dan Kejati Malut menindaklanjuti laporannya untuk mendapatkan keadilan. (ikh)


_

Peliput : Tim

Editor   : Ikram Salim