Realisasi APBD Pemprov Tergolong Baik


Ahmad Purbaja

SOFIFI- Angka realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara (Malut), secara nasional tergolong baik. Realisasi pendapatan hingga medio Juni, di atas rata-rata provinsi.

Sementara realisasi belanja, meskipun masih di bawah rata-rata provinsi secara nasional, Provinsi Malut menempati urutan 17 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Gambaran ini berdasarkan data yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Moch. Ardian N, saat rapat koordinasi antara Mendagri dan Gubernur seluruh Indonesia, baru-baru ini. Sebagaimana data yang dirilis, realisasi pendapatan Pemprov Malut mencapai 41,13 persen.

Berada di posisi 10 besar setelah Provinsi Lampung. Sementara rata-rata nasional 33,06 persen. Sementara realisasi belanja 27,05 persen. Beda tipis dengan angka rata-rata provinsi yang mencapai 27,90 persen. Atau satu garis di bawah DKI Jakarta, yang mencapai 27,05 persen.

Kepala BPKPAD Provinsi Ahmad Purbaja menjelaskan rendahnya realisasi belanja disebabkan faktor kebijakan di tingkat nasional, yakni perubahan sistem keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD. Hal ini kata dia menyebabkan penyerapan anggaran di bulan Januari sampai Februari rendah karena proses penginputan terhambat.


Menurut Purbaja akibat dari perubahan sistem itu, proses pencairan keuangan terpaksa dilakukan secara manual."Proses manual ini sehari kita hanya bisa realisasi 16 permintaan dari 40 permintaan yang masuk. Berbeda dengan penggunaan SIMDA yang setiap hari hampir menyamai permintaan SKPD,"akunya Meski demikian, mantan Kepala Inspektorat ini mengaku, realisasi belanja di atas bulan maret sudah mulai normal.

Bahkan Pemprov hingga Juni ini tingkat realisasi telah di atas 34 persen."Sekarang ini belanjanya sudah normal. Karena itu kita optimis, realisasi belanja akan sesuai target," tandasnya. Dia menambahkan, salah satu strategi untuk memaksimalkan belanja adalah akan dilakukan peninjauan ulang kontrak kerja kegiatan yang berpotensi tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan menunda pelaksanaan kontrak kerja yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi.(din/udy*)