Kecewa, PDIP Tinggalkan AGK-YA


Muhammad Sinen - Salim Talib

TERNATE – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maluku Utara (Malut) kecewa dengan sikap Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur, M Al Yasin Ali (AG-YA). Pasalnya, pasangan yang didukung penuh saat Pilgub lalu itu, tidak memberikan kontribusi kepada partai berlambang banteng ini. Karena itu, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar kemarin, PDIP secara tegas merekomendasikan menarik dukungan  politik dari pemerintahan AGK-YA. “Dalam Rakerda itu, ada sejumlah poin rekomendasi yang akan disampaikan DPD ke DPP, salah satu poinnya adalah menarik dukungan politik terhadap pemerintahan AGK YA,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Malut, Muhammad Sinen, usai Rakerda  di hotel Sahid Bela Ternate, Kamis (1/7).

    Menurutnya, rekomendasi itu merupakan keputusan bersama 10 Dewan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan. Selaku ketua partai di daerah, dirinya tidak bisa melarang keputusan yang disampaikan dari 10 DPC. Hasil rekomendasi itu, kata Muhammad Sinen akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam waktu dekat. "Entah, DPP tindaklanjuti atau tidak itu tergantung DPP. Saya tidak bisa larang keputusan mereka (DPC,red) karena mereka itu juga ikut berjuang memenangkan AGK-YA di Pilgub lalu," tutur Sinen.
    Pencabutan dukungan politik yang dihasilkan oleh 10 DPC dalam Rakerda itu didasari atas kekecewaan kader terhadap AGK-YA. Orang nomor 1 dan 2 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut itu dinilai tidak komitmen dalam janji-janji politik terhadap PDI Perjuangan. Bahkan, gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan tidak pernah berkontribusi dalam setiap kegiatan partai dan tidak pernah hadir dalam kegiatan partai. "Termasuk janji bangun kantor PDIP Malut, tapi nyatanya tidak. Justru AGK membebaskan lahan untuk kantor PKS. Sebagai partai pengusung, kami tersinggung," tegasnya.

    Ayah Erik, sapaan Muhammad Sinen menilai, AGK telah melakukan pembohongan besar terhadap PDIP Malut. Wakil Wali Kota Tikep dua periode itu bahkan menceritakan, bila AGK-YA dalam pertarungan Pilgub 2019 lalu sudah dalam posisi kalah. Namun, partai (PDI-P) melakukan “permainan” sehingga terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU). "Dan pelakunya itu kami, dan saya sendiri juga pelaku sampai bisa bawa ke MK (Mahkamah Konstitusi). Ini skenario yang sudah dimainkan. Itu perjuangan partai, bukan perjuangan AGK-YA," bebernya.

    Muhammad Sinen berulangkali menyampaikan kekecewaannya. Sebab, setelah terpilih, AGK-YA tidak memberikan kontribusi sedikitpun kepada partai. Ia juga menegaskan, selaku ketua DPD PDI Perjuangan Malut tunduk terhadap hasil rekomendasi dalam Rakerda. Sebab, rekomendasi itu adalah keinginan dari 10 DPC di kabupaten Kota. "AGK-YA sudah khianati partai," sesalnya.

    Tak hanya itu, jika DPP PDI Perjuangan menerima dan menyetujui rekomendasi tersebut maka PDI Perjuangan Maluku Utara akan mengambil posisi sebagai oposisi di pemerintahan AGK-YA. "Kalau DPP terima itu (rekomendasi,red) maka kami akan jadi oposisi," tegasnya.

    Sementara, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi, Salim Talib menambahkan, selain rekomendasi dukungan politik terhadap AGK-YA, dalam Rakerda itu juga menghasilkan beberapa poin lainnya yaitu rekomendasi internal dan eksternal.

    Dalam rekomendasi internal terdapat 9 poin penting. Dalam 9 poin itu, pada poin 3 menjadi perdebatan yang krusial. Itu mengenai rekrutmen bupati, wali kota dan gubernur untuk di 2024 nanti. Dalam rekomendasi itu disetujui, bila selain kader yang maju, tidak bisa langsung  //bypass// ke DPP, melainkan harus mengikuti penjaringan dari tingkat bawah. "Kenapa poin rekomendasi itu muncul karena fakta saat perebutan rekomendasi partai pada 2019 kemarin," kata Salim.

    Rekomendasi lainnya adalah memberi dukungan politik kepada calon presiden dan wakil presiden di 2024. Di 2024 nanti akan mendorong serta mendukung kader partai terbaik dalam Pilpres, Pilgub, Pilbup dan Pilwakot.

    Disentil terkait nama-nama kader yang diusung dalam Pilgub 2024 nanti, Salim mengatakan, pihaknya dalam Rakerda itu tidak menyebut secara spesifik kader yang diusung dalam Pilgub 2024. Namun yang jelas, pada Pilgub nanti akan diusulkan kader partai yang terbaik yang berjuang mati-matian demi partai.

"Karena kami tidak mau lagi membeli kucing dalam karung," ucapnya.

    Rekomendasi lainnya, lanjut Salim adalah tentang tiga pilar partai, DPD, legislatif dan eksekutif, poin rekomendasinya adalah anggota DPRD Provinsi Malut yang tidak loyal serta tidak menjalankan penugasan-penugasan partai akan diberi sanksi dan direkomendasikan untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Bahkan, anggota DPRD Provinsi dan kabupaten Kota yang tidak berkontribusi terhadap kegiatan partai, tidak menjalankan perintah partai dan lalai dalam perintah partai direkomendasikan untuk di PAW.

    Salim menyebutkan, ada dua nama kader di DPRD Provinsi yang direkomendasi untuk di PAW juga ada beberapa di DPRD Kabupaten/Kota yang direkomendasikan untuk di PAW. "DPD punya catatan tersendiri, dan itu akan dilampirkan dengan absensi dan lain-lain," tuturnya.

    Sedangkan rekomendasi eksternal dalam Rakerda itu salah satunya adalah mendorong Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Pahlawan Nasional. "Karena beliau memiliki perjuangan panjang dalam pembebasan Irian Barat sehingga Irian Barat masuk dalam NKRI," pungkasnya (aby/rul).