PDIP Malut Sebut Wakil Gubernur Membangkang

Muhammad Naoval Adam.(istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara menilai pernyataan Wakil Gubernur Maluku Utara, Al Yasin Ali termasuk sikap membangkang terhadap partai. 

Ini setelah Al Yasin melontarkan kata bahwa dirinya masih dikenal di DPP PDIP sebagai kader partai. Pernyataannya itu untuk menanggapi sikap pengurus DPC di 10 kabupaten/kota menarik dukungan politik terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali (AGK-YA).

"Memang penarikan dukungan kita ini tidak berpengaruh terhadap pemerintahan AGK-YA secara birokratis,"ujarnya Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Malut, Muhammad Naoval Adam kepada malutpost.id, Sabtu (3/7/2021).

Menurut Naoval, pengurus pusat sangat marah pada Al Yasin Ali. Kemarahan DPP berkaitan dengan janji politik Al Yasin Ali saat diusung sebagai calon Bupati Halmahera Tengah tahun 2007 silam untuk membangun kantor DPC PDI di Halmahera Tengah.

Naoval menilai, komitmen dan janji politik pada periode pertama Al Yasin Ali hanyalah kamuflase politik, sampai menuju pada pencalonan periode kedua tahun 2012.

"Hampir saat itu DPP tidak memberikan rekomendasi karena janji untuk membangun kantor DPC belum dilaksanakan. Akhirnya janji Politik kedua pun lahir di tahun 2012, DPP memberikan rekomendasi kedua dengan perjanjian politik Al Yasin Ali membangun Kantor DPC,"kata Naoval.

Lebih lanjut, kata Noval, saat kampanye Pilkada Halmahera Tengah 2012, mantan Bupati itu langsung melakukan peletakkan batu pertama oleh Komarudin Watubun selaku Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan. 

Namun, belakangan Al Yasin menarik kembali bangunan tersebut karena sang istri Tiara T. Yasin Ali tidak terpilih dalam Konfercab PDIP tahun 2019. "Dia Al Yasin Ali mengaku sebagai kader partai tapi tidak ada komitmen dengan partai," kata Naoval, Sabtu (3/7/2021).

Naoval bilang, DPP PDI Perjuangan memang mengenal Al Yasin Ali, namun karena sikapnya mengingkari janji politik. Apalagi, lanjut Naoval, saat ini gedung DPC PDIP Halteng sudah dikontrakkan ke PT Manado Teknik Mandiri, salah satu perusahaan Sub Kontraktor di PT IWIP.

"Al Yasin Ali harus sadar karena atas perjuangan PDIP, dirinya bisa menjadi bupati 2 periode bahkan menjadi Wakil Gubernur Malut, bahwa partai lah yang membuat hidup mereka seperti sekarang ini dengan berbagai kemewahan yang mereka dapatkan," ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan melaporkan tindakan Wakil Gubernur Malut Al Yasin Ali ke DPP. "Tindakan Wagub ini masuk dalam pembangkangan terhadap misi partai sehingga DPD akan melaporkan kepada DPP partai untuk mengambil keputusan indisipliner," tegasnya.

Terpisah, Wakil Gubernur Malut, Al Yasin Ali mengatakan, dirinya mengambil kembali kantor itu dari DPC PDIP Halteng karena istrinya diberhentikan sebagai Ketua DPC.

"Istri saya ketua, tapi mereka berhentikan istri saya dari Ketua DPC dan menggantikan dengan orang lain, bagaimana kantor saya mau kasih. Itu Muhammad Sinen pe kerja," aku Al Yasin Ali. 

Wakil Gubernur Malut itu menuturkan, saat itu, dirinya berencana ingin membuat sertifikat dan menyerahkan langsung ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun karena istrinya dicopot dari pimpinan partai sehingga niat tersebut pun urung dilakukan.   

"Buat apa kasih ke dorang (mereka,red), asetnya bukan dari doi (uang,red) PDI, tapi doi pribadi saya bikin rumah itu," ungkapnya.

Menurutnya, sikap yang sama pernah dilakukan mantan Bupati Halmahera Barat, Namto Hui Roba yang mengambil kembali Kantor DPC PDIP Halbar yang sudah diresmikan oleh Megawati. Baginya, gedung tersebut dibangun dengan dana pribadi yang bisa diambil kapan saja. 

"Sama halnya dengan Namto di Halbar. Namto sudah ambil, saya punya ini belum apa-apa karena itu rumah saya,"ujar Wagub.

"Jadi saat istri saya diberhentikan dan keluar dari kantor itu ya saya langsung ambil ulang. Yang pengurus baru tidak bisa pakai kantor ini. Terserah mau kontrak di mana. Karena itu bukan hak milik PDI," tegasnya. 

Soal janjinya ke DPP, Wagub bilang, itu karena istrinya masih menjabat sebagai ketua partai. "Kantor itu saya belum serahkan ke DPP. Sertifikat masih atas nama saya," tandasnya. (aby)


_

Peliput : Hasbi Konoras

Editor   : Ikram Salim