Ranperda Pembentukan Desa Jaltim Diajukan

PARIPURNA: Bupati Danny Missy saat menyampaikan ranperda pembentukan desa di wilayah Jailolo Timur (Jaltim) dalam rapat paripurna DPRD, Senin (17/2) kemarin.

JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembentukan Desa Bobaneigo, Tetewang, Akelamo dan Akesahu Gamsungi di Kecamatan Jailolo Timur dalam rapat paripurna DPRD, Senin (17/2). Penyampaian Ranperda pembentukan empat desa ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Permendagri Nomor 60 tahun 2019 tentang batas wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat.

    Sementara Bupati Danny Missy dalam sambutannya mengatakan pemekaran wilayah merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

ehubungan dengan ditetapkannya Permendagri nomor 60 tahun 2019 tentang batas daerah antara Halbar dan Halut yang berimplikasi desa-desa asli yang sudah ada sebelumnya dalam kawasan tersebut belum ditetapkan menjadi desa-desa defenitif dan terkodefikasi desa di pemerintah pusat, maka berdasarkan prakarsa Gubernur Maluku Utara kepada Kemendagri, sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan Pasal 9 Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa, maka perlu dibentuk desa-desa defenitif.”Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu ditetapkan Perda tentang pembentukan desa Bobaneigo, Tetewang, Akelamo dan Akesahu Gamsungi yang masuk wilayah Halbar,”jelasnya.

    Karena itu, Danny berharap adanya dukungan dan partisipasi semua elemen masyarakat, agar berbagai aspek terkait penyelenggaraan program dan kebijakan di daerah ini dapat berjalan dengan optimal dan maksimal.”Kami berharap Ranperda yang kami ajukan, kiranya dapat dibahas bersama-sama eksekutif dan atas persetujuan legislatif sesuai prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD sehingga nantinya dapat ditetapkan menjadi Perda,”harapnya.

    Sementara Ketua DPRD Charles Richard Gustan saat memimpin paripurna mengatakan setelah menerima dokumen Ranperda dari pemkab, DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) akan melakukan pembahasan yang nantinya melibatkan unsur terkait, sehingga Ranperda yang diajukan dapat ditetapkan menjadi Perda.”Setelah ini kita agendakan melalu rapat Banmus untuk pembahasan lebih lanjut,”pungkasnya. (din/met)