Bupati Didesak Copot Kades Bobane Dano

HEARING : Warga Bobane Dano Kecamatan Jailolo Selatan saat hearing bersama Kepala Inspektorat Julius Marau di kantor Inspektorat Halbar, Senin (2/3).

JAILOLO – Warga Desa Bobane Dano Kecamatan Jailolo Selatan (Jalsel) kembali mempertanyakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang diduga dilakukan Kades Sebelum Babua. Hal ini disampaikan warga saat hearing bersama komisi I DPRD, Senin (2/3).

    Menindaklanjuti tuntutan warga ini, komisi I DPRD mendesak pemkab agar Dana Desa (DD) tahun 2020 ini ditahan karena masih ada masalah di tingkat desa. Karena itu, DPRD juga mendesak Inspektorat segera menerbitkan LHP.”Sebelumnya kami dijanjikan Inspektorat untuk memberikan LHP setelah ekspor dilakukan. Tetapi kenyataannya sampai saat ini LHP belum juga diberikan. Anehnya lagi, Inspektorat mengaku LHP tidak bisa diserahkan ke pelapor, tetapi hanya bisa diserahkan ke bupati, komisi I DPRD dan kepala desa,”kata Noval Sabale dalam hearing. 

    Tak hanya itu, warga juga mendesak Bupati Danny Missy segera mencopot kepala desa dari jabatannya."Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami tidak segan-segan memboikot aktivitas pemerintah desa,"tegasnya. Sementara Anggota Komisi I DPRD Tamin Ilan Abanun yang menemui massa aksi menyampaikan komisi I sudah menghubungi Kepala Inspektorat Julius Marau dan mengaku LHP kasus Kades Bobane Dano sudah ada, tetapi tembusannya belum sampai ke DPRD."Kami juga tidak henti-henti mengawal aspirasi masyarakat.

    Setelah dari DPRD, sekira pukul 15.30 WIT massa aksi menggelar hearing bersama Kepala Inspektorat di ruang pertemuan Inspektorat . Dalam hearing itu Julius menjelaskan, LHP Inspektorat tidak diserahkan ke pihak pelapor, karena dokumen LHP bersifat rahasia dan hanya disampaikan ke bupati, DPRD dan objek dalam hal ini kades."Pelapor hanya menerima Istisar LHP yang isinya memuat  poin-poin yang termuat dalam LHP,"jelasnya. Jika pelapor menginginkan Istisar LHP, silahkan datang ke Inspektorat, Rabu (4/3) besok untuk diserahkan. Mendengar penjelasan Kepala Inspektorat, massa aksi meminta agar pencairan DD 2020 ditahan. Tak lama kemudian massa juga membubarkan diri dengan tertib. (din/met)