BK DPRD Didesak Proses Kasus Tamin

Ft== Aksi GMNI di depan kantor DPRD

JAILOLO – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Barat mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD segera memproses kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Tamin Ilan Abanun oknum anggota DPRD terhadap istri anggota TNI. Desakan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di depan kantor DPRD, Senin (9/3).

       Massa menilai tindakan oknum anggota DPRD tersebut adalah tindakan amoral dengan cara mencaci maki perempuan yang tidak lain adalah istri anggota TNI yang bertugas di Koramil Jailolo.”Karena itu, kami meminta BK DPRD segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan korban,”tandas Ketua GMNI dalam orasinya. GMNI secara institusi menyampaikan beberapa sikap diantaranya, mendesak BK segera memproses kasus cacimaki yang dilakukan anggota fraksi Hanura tersebut, meminta Ketua BK tidak ragu dalam menegakkan aturan kode etik yang berlaku di internal DPRD, serta Ketua BK juga harus bekerja secara independen, objektif dan dapat mempertanggung jawabkan kerjanya.”Kami juga meminta agar dalam tahap penyelidikan, verifikasi hingga pada tahap keputusan, BK tidak mencampuradukan kasus tersebut dengan kepentingan yang merugikan institusi,”tegasnya.

       Setelah berorasi, massa aksi diterima BK dan dilakukan hearing di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Hearing yang dipimpin Ketua BK Frangky Luang dan dihadiri Sekretaris Dewan (Sekwan) Hadijah Sergi itu, Frangky menyampaikan hingga saat ini BK belum menindaklanjuti laporan anggota TNI, karena menunggu disposisi dari pimpinan.”Kita tidak tinggal diam. Apa yang kami lakukan harus sesuai prosedur yang telah diatur dalam tatib DPRD. Jika surat sudah didisposisi oleh pimpinan, maka laporan tersebut langsung kita tindaklanjuti,”jelasnya.

       Sementara Sekwan Hadijah Sergi menambahkan, proses pemberhentian anggota DPRD ada mekanisme dan aturan yang harus dilalui. BK tidak bisa langsung memecat anggota DPRD, BK sifatnya hanya memeriksa masalah dan mengeluarkan rekomendasi. Selanjutnya diserahkan ke fraksi untuk memproses lebih lanjut terkait pemecatan. (din/met)