Menuju KLA, Pemkab Koordinasi Lintas Sektor

KOORDINASI : Sekkab Halbar Syahril Abd Radjak saat memimpin rapat koordinasi evaluasi KLA bersama Instansi terkait, Rabu (18/3) kemarin

JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat serius menjadikan Halbar sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Ini dilihat dari upayanya membangun koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi program KLA yang dicanangkan 2016.

    Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abd Radjak yang juga Ketua Gugus Tugas KLA  menyampaikan perlindungan anak  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 /2014, tentang revisi atas UU Nomor 23/2002. Di era otonomi daerah diimplementasikan dalam bentuk program kabupaten/kota Layak Anak yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam kegiatan evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 14/2011 tentang Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

       Perlindungan anak yang dimaksudkan dalam UU tersebut adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.”Evaluasi KLA dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah kabupaten/kota telah memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus anak,”ungkap Sekkab. Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Halbar ini mengaku, untuk mengevaluasi program kegiatan perlindungan anak, Jumat (13/3) lalu, telah dilakukan rapat koordinasi gugus tugas KLA yang dihadiri OPD, instansi  vertikal, tokoh masyarakat dan tokoh agama, pusat pengembangan anak wilayah Toboso dan fasilitator forum anak kabupaten.”Jadi rapat koordinasi pekan lalu, untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unsur-unsur yang terlibat dalam gugus tugas KLA. Evaluasi yang dilakukan itu terkait 24 indikator KLA , sekaligus mempersiapkan data dan dokumen untuk penilaian KLA  yang akan dilaksanakan  serentak di seluruh Indonesia pada 23 Maret hingga 11 April 2020 mendatang,”katanya.

    Sementara Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Pemkab Halbar Fransisca Renjaan menjelaskan, KLA Halbar telah dicanangkan sejak 2016, sehingga mulai 2017 setiap tahun  Halbar dievaluasi Kementerian PPPA, melalui Tim Independent. Karena itu, diharapkan hasil hasil evaluasi tahun ini dapat mencapai target sesuai harapan.”Saya berharap semua OPD dan unsur terkait agar serius  dalam melaksanakan tugas masing masing untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan, bahkan besok (hari ini, red) juga dilakukan rapat bersama Dinas PPPA Provinsi,”jelasnya. (din/met)