DPRD Tolak Dokumen Anggaran Covid-19

Kantor DPRD Halmahera Barat

JAILOLO – DPRD Halmahera Barat (Halbar) menolak dokumen pergeseran anggaran penanganan coronavirus (covid-19) yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Halbar, Kamis (2/4). Penolakan ini karena saat disampaikan tidak disertakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) rincian item belanja.”TAPD sudah ajukan dokumen anggarannya, tetapi saya tolak dengan alasan dokumen harus dilengkapi rincian item belanja,”tandas Ketua DPRD Charles R Gustan yang dikonfirmasi, Kamis (2/4).

       Sementara Wakil Ketua II DPRD Iksan Husen menambahkan, DPRD sangat berhati-hati dalam menetapkan anggaran penanganan covid-19. Ini dilakukan karena jika tidak berhati-hati menetapkan dan anggarannya digunakan tidak tepat sasaran, maka sesuai edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dihukum mati.”Jadi kami minta anggaran penanganan covid-19 yang sudah ditetapkan Rp 15 miliar itu dijelaskan rinciannya apa saja, karena saat ini kita hanya bicara soal penanganan dan pengadaan masker serta APD lainnya tetapi anggarannya sampai Rp 15 miliar,”ungkapnya.

       Harusnya anggaran covid-19 juga melihat dampak secara ekonomi yakni bagaimana mengatasi terjadinya kenaikan harga bahan pokok dan inflasi, sehingga jangankan anggaran Rp 15 miliar, Rp 20 miliar juga bisa.”Jadi dampak corona virus juga harus dipikirkan. Makanya harus dijelaskan Rp 15 miliar itu itemnya apa saja, karena DPRD juga telah bersepakat menggeser anggaran perjalanan dinas Rp 1 miliar untuk penanganan covid-19,”tegasnya.


       Sementara informasi yang dihimpun dari internal DPRD, penolakan dokumen pergeseran anggaran covid-19 itu karena DPRD tidak menginginkan jika anggaran aspirasi DPRD dialihkan ke anggaran penanganan corona. Sehingga DPRD berdalih jika dokumen pergeseran anggaran tidak disertai rincian belanja.”DPRD hanya menyetujui jika anggaran perjalanan dinas digeser ke penanganan covid-19, tetapi tidak menyetujui jika anggaran aspirasi juga digeser ke penanganan covid-19,”ucap salah satu sumber.

       Terpisah Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abd Radjak yang dikonfirmasi mengatakan jika dokumen pergeseran anggaran tidak disertai rincian belanja, karena usulan anggaran yang diajukan ke DPRD sudah disertakan dengan rincian kebutuhan belanja.”Kalau DPRD merasa belum jelas, kan ada ruang pembahasan, sehingga yang belum jelas menurut DPRD bisa dibahas dalam pembahasan nanti,”katanya.

       Orang nomor tiga di Pemkab Halbar ini mengaku, anggaran pergeseran yang diajukan itu sesuai dengan rincian. Namun anggarannya tetap melekat di dinas masing-masing.”Saya belum tahu Item apa yang ditolak, sehingga dokumen pergeseran harus dikembalikan lagi ke Pemkab,”pungkasnya. (din/met)