Sebulan, Bupati dan Wabup Halbar Tinggalkan Daerah

AKSI: Aktivis Jong Halmahera saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati Halmahera Barat, Selasa (26/1/2021). (Foto: Memet/malutpost.id)

Jailolo, malutpost.id -- Aktivis Jong Halmahera menyebut Bupati Halmahera Barat Danny Missy dan wakilnya Ahmad Zakir Mando mempermainkan legitimasi rakyat yang diberikan lima tahun lalu.

Pasalnya, dua pimpinan daerah tersebut sebulan terakhir pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 tak lagi berkantor."Saat ini daerah dilanda sejumlah bencana. Baik banjir, longsor dan abrasi yang merusak rumah warga tetapi bupati dan wabup justru tidak berada di tempat,"teriak koordinator lapangan Risman A M Djen dalam orasinya, Selasa (26/1/2021).

Risman berujar, jika bupati dan wabup tidak mampu mengurus daerah, segera mengundurkan diri dari jabatan secara hormat maupun tidak hormat. Karena Halbar terkesan daerah tidak bertuan.

"Keduanya sudah tidak peduli apa yang terjadi di daerah. Baik bencana alam maupun masalah pelayanan birokrasi dan lainnya,"tegasnya.

Rakyat Halbar saat ini menangis akibat bencana yang terjadi. Lalu di mana bupati dan wakil bupati yang sudah dipilih rakyat lima tahun lalu."Apa untung ada pimpinan, kalau daerah seperti ini,"tandasnya, sembari mengatakan keduanya menikmati gaji dan tunjangan tiap bulan tetapi tidak pernah berkantor.

Aksi ini diwarnai saling dorong antara massa pendemo dan anggota Satpol PP. Ini terjadi karena massa ngotot masuk ke dalam kantor lantaran tak satu pejabat datang menemui mereka.

Dalam aksi saling dorong ini, salah satu anggota aksi memecahkan pintu kaca anjungan tunai mandiri (ATM) milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) di bagian kanan pintu utama kantor bupati.

Melihat aksi itu aparat kepolisian langsung mengamankan pelaku dan membawanya bersama rekan massa aksi lainnya ke polres dan aksi pun dibubarkan. (met)


-

Peliput : Tim

Editor   : M. Nur Husen