Terlibat Politik Disanksi


KOMPAK: Kapolres akbp Priyo Utomo Teguh Santoso dan Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf I Putu Witharsana Eka Putra saat menghadiri dialog publik akhir pekan.

TOBELO – Kapolres Halmahera Utara (Halut) AKBP Priyo Utomo Teguh Santoso dan Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf I Putu Witharsana Eka Putra berkomitmen menjaga netralitas dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pilkada Halut 28 April mendatang.  Penegasan ini disampaikan dalam dialog publik yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Utara di Gedung Serba Guna Dian Vista Desa Gamsungi Tobelo, Sabtu (3/4). Kapolres AKBP Priyo mengatakan PSU 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditambah TPS khusus PT  Nusa Halmahera Minerals (NHM) yang akan dilaksanakan itu, pihaknya tetap netral.        

Sementara Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf I Putu Witharsana Eka Putra menegaskan, soal netralitas TNI jelas dan tegas diatur dalam undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 pasal 2. Yakni Tentara Profesional adalah Tentara yang tidak berpolitik praktis."Selaku Dandim, saya berkewajiban mengingatkan dan memberikan sanksi kepada prajurit jajaran jika kedapatan atau dilaporkan  berpihak atau terlibat politik praktis,"tegasnya.         

Untuk pengamanan, TNI siap memback-up kepolisian di lokasi PSU. Yakni TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara dan TPS 02 Desa Tetewang serta 1 TPS khusus untuk tenaga kerja PT. NHM Gosowong. Hadir dalam kegiatan itu, sekretaris daerah Yudihart Noya, Ketua KPU Halut Muhammad Rizal, dan komisioner Bawaslu Halut Iksan Hamiru. (rid/met)