Komisi II Buka Hasil Konsultasi

Gedung DPRD Halmahera Selatan

LABUHA-Maraknya ilegal fising di wilayah perairan Obi kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kian memprihatinkan. Namun demikian,  hal ini bakal diatasi untuk meminimalisir aksi penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan prosedur oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Ini setelah adanya rencana pembangunan pangkalan pengawasan ilegal fising oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Demikian disampaikan langsung anggota komisi II DPRD, Rustam Ode Nuru akhir pekan kemarin. Dikatakan Rustam, rencana pembentukan pangkalan ini berdasarkan hasil konsultasi komisi II di KKP melalui direktorat perizinan dan nelayan. Dikatakan Rustam, hasil konsultasi menyebutkan, selain Halsel, kabupaten Pulau Morotai juga menjadi perhatian KKP untuk membangun pangkalan pengawasan ilegal fishing. "Rencananya, pihak kementrian akan membangun pangkalan pengawasan ilegal fishing di Pulau Obi,"akunya.

Lebih jauh, politisi Golkar ini juga menambahkan, selain ke KKP, pihaknya juga ikut berkonsultasi ke Dirjen Otda wilayah IV Kemendagri. Konsultasi ke Dirjen Otda berkaitan dengan Peraturan konsep Daerah (Perda), Tata Tertib (Tatib) DPRD hingga upaya dalam mendorong Daerah Otonomi Baru  (DOB) Pulau Obi. “Konsultasi ke Dirjen Otda juga berkaitan dengan pemekaran Obi dan ini ikut ditanggapi serius oleh Dirjen. Kini, mereka masih menunggu Kepres pencabutan moratorium sambil memantau perkembangan daerah induk dan DOB Obi,"tandasnya.(sam/aji)