KIPP Soroti Kuker Bupati Bahrain

SAMBUT:Tampak Bupati Baharain Kasuba saat disambut masyarakat dalam Kunjungan Kerja (Kuker) ke kecamatan Pulau Obi dan sekitarnya, pekan kemarin.

LABUHA-Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten Halsel, bupati Bahrain sibuk melalukan Kunjungan kerja (Kuker) di sejumlah wilayah, salah satu diantaranya, Kuker ke kecamatan Pulau Obi. Kehadiran bupati Bahraian yang juga petahana di kecamatan Pulau Obi dalam agenda peresmian tower di desa Soa Sangaji dan desa Manatahan kecamatam Obi Barat. Selian itu, orang nomor satu Halsel ini juga ikut membuka secara resmi turnamen voli di desa Madapolo Timur kecamatan Obi Selatan hingga pelantikan PKK di desa Sum, Obi Timur.  Dalam Kuker kemarin, bupati Bahrain tidak sendirian melainkan ikut didampingi sejumlah pejabat eselon II.

Dihadapan masyarakat, bupati Bahrain lantas mengingatkan sejumlah Kepala Desa (Kades)  agar dalam pengelolaan Dana Desa (DD) fokus terhadap pembangunan. “Dana Desa (DD) harus dikelola semaksimal mungkin untuk membangun dan mempercantik desa. Masyarakat juga harus turut serta membantu serta mengawasi,”imbaunya. Dalam kesempatan ini, bupati Bahrain juga mengajak masyarakat untuk melanjutkan pembangunan di Halsel untuk lima tahun mendatang. "Mari kita lanjutkan pembangunan untuk lima tahun mendatang,"jelas Bahrain.

Kuker bupati Bahrain lantas menuai sorotan dari ketua Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Malut, Nurdin I Muhammad. Dikatakan Nurdin, saat ini, para calon petahana di sejumlah kabupaten dan kota termasuk Halmahera Selatan yang akan bertarung dalam Pilkada wajib diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Malut, terutama menyangkut penggunaan fasilitas negara. “Bukan rahasia lagi jika APBD dimanfaatkan untuk dana Bantuan Sosial (Bansos) ataupun hibah yang efektif berpotensi dimanfaatkan petahana,”kata Nurdin.

Apalagi kata dia, kondisi geografis kabupaten Halsel yang luas sangat berpotensi maraknya kecurangan yang dilakukan dengan berbagai modus, tanpa ada pengawasan yang ekstra dari jajaran Bawaslu di di tingkat kecamatan hingga desa. “Makanya, peran Bawaslu sangat penting, tidak boleh main-main,”pinta Nurdin. Untuk mencegah adanya dugaan pelanggaran hingga modusa kampanye hitam yang kerap dilakukan petahana maupun ASN hingga aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) serta kelurahan, bisa diadukan ke KIPP secara online. “Kita sedang mempersiapkan aduan secara online yang bakal terintegrasi baik di kabupaten hingga kota di Malut,”pungkasnya.(sam/aji)