Massa Paslon Jaya-Ali Mengamuk di KPU

RIBUT:Massa pendukung tim Jaya-Ali saat mengamuk di kantor KPU, Minggu malam kemarin.

LABUHA-Batas waktu pendaftaran atau pemasukan berkas bagi calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten Halsel yakni pada Minggu (23/2) pukul 00.00 wit kemarin. Memanfaatkan masa injury time, bakal Pasangan Calon (Paslon) Jaya Lamusu dan Ali Jaidun melalui timnya mendatangi kantor KPU untuk memasukan berkas pendaftaran. Kedatangan tim Jaya-Ali ke kantor KPU sekitar pukul 23.00 WIT. Hanya saja, kedatangan tim Jaya-Ali yang disambut komisioner KPU berujung ribut. Hampir kurang lebih satu jam, massa dari tim Jaya-Ali ini perang mulut dengan komisioner KPU bahkan nyaris adu jotos. Situasi semakin memanas ketika salah satu massa dari Jaya-Ali yang mengamuk, menunjuk ketua KPU, Darmin Hi. Hasim dengan cara kasar dari arah belakang. Amukan dari massa Jaya-Ali karena dokumen persyaratan yang dikirim melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ditolak atau tidak diterima aplikasi KPU. "Kami minta ketua KPU perjelas, kenapa di sistem langsung tolak begitu saja,"teriak massa di kantor KPU.

Menanggapi amukan massa aksi, Darmin Hi Hasim selaku ketua didampingi rekan anggota, Yaret Colling dan Rusna Ahmad serta M Agus lalu mengaku, penolakan dokumen sistem yang di kirim karena masih banyak berkas dukungan ganda dan NIP. Karena itu, KPU hanya menerima formulir model B.1 KWK perseorangan, model B.1.1 KWK dan model B.2 KWK juga tidak diterima sistem. "Kami di KPU tetap membuat surat tanda terima pengembalian berkas ,"tegas Darmin dihadapan massa Paslon Jaya-Ali.

Sementara itu, operator Silon dari Paslon Jaya-Ali, Irfan Dalil menyatakan kalau semua berkas dukungan sudah diinput, akan tetapi untuk masuk ke Silon online KPU selalu gagal. "Ada 16.000 dukungan kami tidak diterima di Silon, padahal kami sudah input berulang kali,"sebutnya.

Menanggapi ini, Darmin kembali menambahkan, dalam pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi bakal pasangan calon perseorangan, wajib membawa 3 dokumen. Yakni  formulir model B.1 KWK perseorangan, model B.1.1 KWK dan model B.2 KWK. “Dua formulir terakhir, yakni model B.1.1 KWK dan model B.2 KWK harus di print out dari Silon dengan catatan, seluruh data dukungan telah diekspor ke Silon online dan telah disubmit. Formulir yang dimaksud juga harus dibubuhi tanda tangan diatas meterai oleh bakal pasangan calon perseorangan. Karena tidak ada, maka kami di KPU kembalikan seluruh dokumen, bukan menolak. Jadi dikembalikan supaya diperbaiki dan diserahkan kembali,”jelas Darmin. Ini, kata Darmin, mengacu pada PKPU nomor 16 tentang jadwal dan program batas waktu penyerahan syarat. “Perdebatan seperti ini biasa saja. Kita di KPU memberikan waktu hingga batas akhir penyerahan syarat dukungan. Apabila merasa dirugikan dalam proses ini silahkan melapor ke Bawaslu,”sarannya. Dengan adanya persoalan ini, praktis Pilkada di kabupaten Halsel dipastikan tanpa bakal calon perseorangan.

Mengenai ini, ketua Bawaslu Kahar Yasim saat dikonfirmasi secara terpisah, Senin (24/2), mengaku, tim hukum dari Paslon Jaya-Ali telah berkonsultasi dengan pihaknya. “Mereka datang bekonsultasi setelah tadi malam (Minggu malam) datang ke KPU,”singkatnya, menutup.(sam/aji)