KPU Beberkan 6 Ribu Jiwa Tanpa NIK

RAKOR:suasana rakor di kantor Bawaslu kabupaten Halsel, Senin (2/3).

LABUHA-Sebanyak 374 jumlah TPS di kabupaten Halmahera Selatan saat Pilgub 2018 lalu dipastikan sama dengan Pilkada kali ini.  Ini disampaikan langsung oleh komisioner KPU, Rusna Rusna Ahmad dalam Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih (DPT) di kantor Bawaslu, Senin (2/3). Dikatakan Rusna, KPU sampai saat ini belum menerima data Penduduk Potensial Pemilu atau DP4 yang merupakan  hasil sinkronisasi dari Kemendagri bersama Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten. Diakui Rusna, pihaknya baru memiliki DPT yang digunakan pada Pemilu 2019 kemarin, sebanyak 157.241 jiwa. Akan tetapi, kata dia, dalam DPT ini, ada sekitar 6 ribu lebih yang belum memiliki data NIK. “Yang ada hanya elemen data nama dan alamat saja,”akunya.

Olehnya itu, penetapan TPS oleh KPU masih menggunakan sampel TPS pada Pilgub 2018 lalu.  Dijelaskan Rusna, sesuai petunjuk teknis dari KPU RI tentang pembentukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), jumlah pemilih lebih dari 400 orang maka akan dibentuk 2 PPDP. "Jika DPT Pilgub 2018 lalu tidak berubah jauh dengan DPT pada Pemilu 2019 kemarin, maka total TPS dipastikan sebanyak 374 yang nantinya tersebar di 249 desa,”sebutnya.

Menanggapi ini, sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  (Duskcapil),Mahmud Samiun menyebutkan, jumlah data warga wajib e-KTP Halsel sebanyak 171.830 ribu. Dari total ini, yang sudah melakukan perekaman ada sebanyak 140.183 ribu. Sementara untuk total keseluruhan penduduk Halsel dan yang belum melakukan perekaman berjumlah 31.687 ribu jiwa. Dia menambahkan, total masyarakat sebanyak 31.687 ribu ini sudah termasuk data warga yang sudah meninggal, berprofesi sebagai  TNI dan Polri. “Didalamnya juga sudah termasuk data ganda sehingga kami di Dukcapil lagi menyiapkan formulasi untuk mendeteksi orang- orang yang berada dalam data kependudukan,”akunya. Formulasi yang dimaksud, yakni dengan turun langsung ke lapangan dan melakukan mobile di 249 desa. "Kami berharap KPU dalam melakukan pemuktahiran DPT  harus berkonsntrasi pada NIK e-KTP. Kalau ini dilakukan, saya yakin DPT ganda bisa dihapus. Kami juga berharap ke Bawaslu agar ekstra ketat mengawasi jalannya pemukhtahiran data berbasis NIK e-KTP, nantinya. Saya mewakili Pemda meminta Bawaslu dan KPU agar bisa membantu penyusunan data untuk mengkroscek pemilih yang sudah meninggal dunia supaya bisa dihapus dalam DPT,"pintanya.

Di kesempatan ini, anggota Bawaslu Rais Kahar mengatakan, Rakor yang dilaksanakan adalah langkah penyatuan persepsi penyusunan DPT. Sebab lanjut dia, DPT adalah hal yang paling krusial dalam setiap pemilihan karena memiliki potensi kerawanan. “Dalam rapat ini kami juga meminta dengan tegas kepada Dukcapil agar bisa memberikan data progres perekaman wajib e-KTP disertai data pindah keluar dan pindah masuk serta warga yang telah meninggal dunia per bulan Desember, November, Januari dan Februari,”harapnya, menutup.(sam/aji)