Dana Bantuan Gempa Disorot

FOTO:Nurdin I Muhammad

LABUHA-Lambatnya respon Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dalam menangani korban gempa menuai reaksi DPRD. Sikap DPRD berkaitan dengan lambatnya pencairan anggaran Rp 92 miliar yang telah dialokasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pasca gempa 2019 kemarin. DPRD melalui komisi III menilai, Pemda harusnya telah merealisasikan anggaran bantuan BNPB terhadap para korban gempa. Desakan komisi seiring dengan mengendapnya dana bantuan di rekening BPBD.

Sementara,  dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) milik para korban. Demikian disampaikan sekretaris komisi, Safri Thalib. "Dana transfer dari BNPB itu kenapa dibiarkan mengendap di rekening BPBD. Harusnya sudah terealisasi untuk pembangunan Huntap,"tegasnya dengan nada kesal. Tidak hanya itu, Safri yang juga ketua fraksi PKB ini ikut membeberkan hasil konsultasi pihaknya bersama BNPB di Jakarta, lalu. Disebutkan Safri, pihak BNPB mengaku jika total dana sebesar Rp 92 miliar digunakan untuk membiayai para korban gempa. Mulai dari pemberian bantuan terhadap setiap Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp 500 ribu bagi yang bangunan rumahnya rusak parah hingga pembangunan Huntap. “Tapi sampai hari ini belum terealisasi,”katanya. Karena itu, pihaknya berencana untuk memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk dimintai penjelasan. Rencana komisi III akan dilakukan dalam waktu dekat. “Kalau dibiarkan maka para korban gempa akan semakin susah,”tambahnya.

Terpisah, Eli Saleh selaku Kades Dowora yang mengaku, bantuan uang tunai sebesar Rp 500 ribu yang dijanjikan belum juga diberikan Pemda terhadap warganya yang terkena dampak gempa. “Janji dari kepala BPBD selalu sama. Yakni masih dalam proses pembuatan rekening, sementara peristiwa gempa yang terjadi sudah hampir memasuki satu tahun. Huntap juga belum dibangun,”akunya.

Menanggapi ini, kepala BPBD, Daud Djubedi saat hendak dikonfirmasi awak media mulai menghindar sehingga belum memberikan komentar hingga berita ini ditulis. Lambatnya sikap Pemda dalam menangani korban bencana juga menuai reaksi tanggapan kalangan akademi Universitas Khairun (Unkhair). Salah satunya, Nurdin I. Muhammad. Dikatakan Nurdin, sikap Pemda Halsel menunjukan buruknya kinerja dalam mitigasi bencana serta rendahnya kepedulian terhadap para korban. “Ini menunjukan jika hak-hak warga untuk mendapatkan pelayanan telah diabaikan Pemda. Sangat miris, apa yang menjadi hak dari para korban belum juga disalurkan dalam situasi seperti ini,”ungkapnya. Bagi Nurdin, lambatnya respon Pemda dalam menangani para korban bencana menjadi tanggungjawab BPBD. “Kepala BPBD harus tahu diri. Bila perlu, mengundurkan diri secara ///gentle/// karena sudah gagal menangani para korban,”sarannya. Tidak hanya itu, dalam kesempatan kemarin, Nurdin juga menanggapi alasan BPBD yang sampai saat belum mencairkan dana transfer dari BNPB hanya karena persoalan administrasi. “Bagi saya, itu alasan yang mengada-ngada. Masa hanya persoalan administrasi butuh waktu hampir setahun,”timpalnya. Menurut Nurdin, respon Pemda yang lambat akan menuai spekulasi dan tuduhan miring dari publik. “Khawatirnya, akan muncul tuduhan publik jika anggaran bantuan bagi para korban gempa akan diarahkan untuk tujuan politik terselubung,”katanya. Mengantisipasi ini, Nurdin lantas menyarankan DPRD supaya membentuk Pansus, guna menelusuri bantuan anggaran yang telah dialokasikan BNPB. “Dana bantuan ini harus dipertanggungjawabkan. Jika dalam kurun waktu tertentu dana ini tidak terealisasi untuk para korban, maka DPRD harus membentuk Pansus,”sarannya, menutup.(sam/aji)