Bentuk Pansus Telusuri Penjualan Aset

RAPAT: Komisi I DPRD Halmahera Tengah menggelar rapat bersama mitra kerja di aula kantor DPRD, Selasa (4/2) kemarin.

WEDA – DPRD Halmahera Tengah (Halteng) berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk menginvestigasi penjualan lahan Nuspira I dan II seluas 140 hektar ke PT Weda Bay Nickel (WBN)/PT IWIP. Upaya pembentukan pansus ini setelah komisi I DPRD menggelar rapat kerja bersama Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait penjualan lahan, Selasa (4/2).”Kami juga akan mempertanyakan apakah masyarakat memiliki sertifikat tanah atau hanya mengantongi surat keterangan dari desa sampai berani menjual lahan tersebut ke perusahaan. Kita akan telusuri karena secara aset pemerintah daerah dirugikan,"kata Wakil Ketua I DPRD Hayun Maneke usai rapat.

       Hayun mengatakan secara historis lahan tersebut adalah milik negara yang sebelumnya digunakan sebagai lahan perkebunan. Kemudian negara menghibahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan surat dari Kementerian Kehutanan."Tahun 2000 sesuai penjelasan Kabag Pemerintahan Sofyan Abd. Gafur, WBN mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk membebaskan lahan tersebut 43 hektar, yang kemudian dibangun Bandara Weda Bay di Weda Tengah, dan sisanya 140 hektar lebih masih menjadi milik pemerintah daerah,"jelasnya.

       Lahan sisa 140 hektar kembali dibebaskan PT WBN/IWIP berdasarkan kaplingan yang dilakukan masyarakat. "Saya tidak tahu apakah lahan yang dikapling masyarakat itu punya sertifikat atau tidak. Tetapi setahu saya setelah berkembang tadi di rapat ternyata lahan itu memang milik pemerintah daerah. Tetapi dibebaskan oleh IWIP berdasarkan kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat," katanya. Sementara PT IWIP yang coba dikonfirmasi via telepon dan whatsApp tak memberikan tanggapan. (mpf/met)