DPRD Halteng Tolak RUU Omnibuslaw

HEARING: DPRD saat hearing bersama massa aksi Front Mahasiswa dan Buruh Lingkar Tambang di aula kantor DPRD, Rabu (11/3) kemarin.

WEDA – Penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw juga disuarakan DPRD Halmahera Tengah (Halteng). Sikap tegas wakil rakyat ini disampaikan dalam hearing bersama Front Mahasiswa dan Buruh Lingkar Tambang dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD, Rabu (11/3). Penolakan dilakukan karena RUU tersebut secara komprehensif lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan."Kalau kita mau jujur undang-undang ini adalah penjajahan baru di republik ini. Karena itu, secara pribadi maupun sebagai anggota DPRD menolak RUU Omnibuslaw,”tegas Wakil Ketua II DPRD Halteng Hayun Maneke depan massa aksi.

       Sementara Ketua Komisi III DPRD Aswar Salim menegaskan penolakan RUU Omnibuslaw adalah sesuatu yang fatal. Karena itu, DPRD akan membentuk pansus menyelesaikan masalah tenaga kerja kaitannya dengan Omnibuslaw,"katanya. Semangat dalam melihat Omnibuslaw, massa aksi dan DPRD memiliki pandangan yang sama. Usai mendengar pendapat pimpinan DPRD, 10 anggota DPRD Halteng yang menerima aspirasi massa aksi langsung menandatangani kesepakatan penolakam RUU Omnibuslaw

       Sementara Koordinator Lapangan M. Safri Yusuf mengatakan RUU Omnibuslaw selain merugikan masyarakat juga merampas hak buruh atau pekerja yang notabene adalah subyek yang menggerakkan ekonomi satu daerah. "Omnibuslaw sangat bertentangan UUD 1945," ujarnya. Omnibuslaw dipastikan akan memperbudak buruh tambang dan melegalkan perampasan tanah, impor  pangan dan memperparah kerusakan lingkungan. "Omnibuslaw merugikan buruh tambang dan masyarakat adat," katanya.

    Adapun tuntutan front mahasiswa dan buruh lingkar tambang, yakni menolak omnibuslaw karena menguntungkan investor dan membunuh pekerja, menyediakan transportasi secara gratis bagi buruh/pekerja tambang. mendesak pemerintah daerah dan DPRD merekomendasikan pekerja yang di PHK, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan hak hak pekerja tambang. Kelima melindungi anggota serikat buruh dan serikat pekerja dari intimidasi PHK. Mendesak DPRD segera membentuk pansus ketenagakerjaan untuk penyelesaian hubungan industri. (mpf/met)