Aktifitas BPN Diduga Cemari Sungai dan Laut Waleh

TERCEMAR: Laut Desa Waleh tercemar limbah perusanaan PT. bakti Pertiwi Nusantara.

Weda, malutpost.id - Aktifitas pertambangan PT. Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) yang beroperasi di Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, cemari sungai waleh dan air laut. 
 
Sekretaris Komisi III Munadi Kilkoda menyampaikan, kejadian pencemaran yang terjadi di Waleh itu sudah berulang kali. Ia curiga sedimentasi dalam jumlah yang besar tersebut terjadi disebabkan adanya kegiatan pembukaan lahan dan hutan di bagian hulu. 
 
"Saya mencurigai sedimen dalam jumlah yang besar tersebut disebabkan adanya kegiatan pembukaan lahan dan hutan besar-besaran di bagian hulu. Salah satunya kegiatan pertambangan nikel PT Bakti Pertiwi Nusantara yang terhubung dengan sungai Waleh," terang Munadi. 
 
Lanjutnya, kejadian ini benar-benar miris karena pencemarannya sudah sampai ke kawasan pesisir pantai. Sungainya juga keruh. Tentu bukan saja manusia setempat yang mendapat dampak buruknya, melainkan biota dan ekosistem laut juga ikut terkena resiko pencemaran. 
 
Padahal Kawasan pesisir dan sungai itu sehari-hari dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan tradisional mereka, termasuk juga anak-anak kecil akan terkena resiko penyakit karena sehari-hari mereka bermain di kawasan tersebut. 
 
"Kita belum cek kondisi yang ada di trans Waleh. Berapa hektar lahan pertanian yang terkena sedimen tersebut, berapa luas tanaman pertanian yang mati, seperti apa sumber air minumnya. Luar biasa dampak ini. Saya mendapati laporan ini bukan kali pertama, ini sudah ulang-ulang kali terjadi," ujar anggota legislatif daerah pemilihan Halmahera Tengah I itu. 
 
Ia menegaskan ada pelanggaran hukum lingkungan yang tidak bisa ditolelir dan itu diatur dalam UU Lingkungan Hidup. Karena itu politisi NasDem ini meminta DLH mengecek sedimen pondnya. 
 
"Saya dapat kabar sedimen pondnya sementara dibangun. Kok baru sekarang, padahal kegiatan penambangannya sudah dilakukan dalam beberapa tahun belakangan. Ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh mereka, karena itu saya mengutuk keras terhadap tindakan semena-mena yang membahayakan nyawa masyarakat yang hidup di wilayah tersebut," ucapnya. 
 
Pemerintah harus tegas, kawasan transmigrasi yang ditetapkan sebagai sentra produksi tidak boleh ada kegiatan pertambangan dilakukan di sekitar situ karena akan beresiko mengganggu produksi yang menjadi target pemerintah. 
 
"Kalau sampai pencemaran tersebut akibat dari kegiatan pertambangan, saya minta kepada Bupati Edi Langkara untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar dapat membekukan izinnya serta melakukan audit lingkungan atas seluruh aktifitas pertambangan PT BPN. Ini bentuk hukuman bagi dia. Harus diminta pertanggungjawaban atas dampak lingkungan yang dilahirkan," tegas Ketua AMAN malut itu.  
 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam waktu dekat harus turun ke lapangan melakukan investigasi termasuk dengan melakukan pengukuran baku mutu air yang tercemar tersebut. "Harus tegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sementara direvisi," tutupnya. (mpf)
 
 
-
Peliput : Fahruddin Udi