Tak Cukup Sanksi Administrasi, BPN Harus Dipidana

Munadi Kilkoda

Weda, malutpost.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halteng yang telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada perusahaan tambang PT Bakti Pertiwi Nusantara, yang beroperasi di Kecamatan Weda Utara. 

Menurut Anggota DPRD Munadi Kilkoda, sanksi ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun dalam kasus yang dilakukan BPN ini, tidak bisa sekadar sanksi administrasi yang dikenakan. Harus ada gugatan ganti rugi dan pidana atas pelanggaran lingkungan yang diperbuat. Itu menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dan diatur jelas dalam UU.

"Saya pikir itu juga bisa ditempuh oleh pemerintah agar ada efek jerah kepada perusahaan tambang maupun yang lainnya agar tidak menganggap masalah lingkungan itu sebagai masalah biasa yang bisa diabaikan. Saya mengikuti benar kok, bukan saja BPN, perusahan tambang yang berinvestasi di Halteng ini banyak yang abai dengan kewajiban tersebut," ujar Munadi. 

Kasus pembuangan ore di laut yang dilakukan PT Tekindo beberapa waktu lalu, itu juga pelanggaran serius, kasus pencemaran laut di depan desa Gemaf akibat dari abu sisa batubara milik PT IWIP, juga rusaknya kawasan pesisir di pulau Gebe akibat dari kegiatan pertambangan di pulau tersebut. Kalau pemerintah tidak kontrol dan tidak tegas dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut, maka kejadian seperti ini akan terus terjadi. "Jadi jangan hanya sekedar berikan sanksi administrasi," tegas politisi NasDem itu. 

Di DPRD sendiri, kata dia, sudah membicarakan untuk mengambil langkah hukum atas pencemaran yang dilakukan BPN ini. Langkah ini akan dibicarakan dengan pemerintah daerah supaya ada kesepahaman bersama.

"Yang jelas bahwa secara kelembagaan, kami sangat menyayangkan kelalaian tersebut. Sebab penambangan tersebut dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup masyarakat baik yang ada di desa Yeke, Waleh maupun trans Waleh serta mengganggu keberadaan biota atau ekosistem yang ada di kawasan tersebut," pungkas anggota legislatif dapil Halteng I itu. (mpf)

 

-

Editor : Fahrudin Udi