Gugatan Praperadilan Ditolak, Rahmat Tetap Tersangka GOR

SIDANG: Ketika jaksa memeriksa dan mematahkan semua pendapat dan keterangan ahli yang dihadirkan pihak pemohon praperadilan. (istimewa)

Weda, malutpost.id -- Gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan gelanggang olahraga (GOR) RS alias Rahmat ditolak Pengadilan Negeri Soasio, Senin (12/10) kemarin.

Dalam sidang putusan itu Hakim tunggal Praperadilan Kemal Syafrudin, memutuskan menolak semua dalil dan permohonan tersangka. Dengan demikian, status Rahmat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan GOR dinyatakan sah.

"Hari ini (kemarin) sidang permohonan praperadilan oleh pemohon Rahmat atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Halteng. Dalam putusannya, Hakim tunggal preradilan telah menjatuhkan putusan menolak semua dalil dan permohonan pemohon dalam hal ini tersangka Rahmat," terang sumber malutpost.id.  

Dia bilang, pertimbangan Hakim tunggal praperadilan Kemal Syafrudin bahwa jaksa penyidik kejari Halteng telah memiliki bukti yang sah. Yakni memiliki dua alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka Rahmat dalam kasus pembebasan lahan GOR. "Jaksa penyidik kejari Halteng telah sesuai menjalankan prosedur penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara GOR dengan terpidana  Syukur Abbas dan tersangka Rahmat," ujarnya. 

Jaksa penyidik Kejari Halteng yang hadir di persidangan mampu mematahkan semua argumentasi pendapat  ahli di persidangan yang dihadirkan pihak Rahmat yang diwakili kuasa hukumnya DR Hendra Karianga. Ahli hukum pidana yang dihadirkan sekaliber Prof Said Karim dari FH Unhas dan DR Faisal Malik dari FH Unkhair. "Kinerja penyidik Kejaksaan Negeri Halteng telah teruji sesuai prosedur hukum acara pidana yang berlaku," tukasnya. 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Weda Arif Budiman dikonfirmasi membenarkan gugatan praperadilan yang diajukan tersangka rahmat ditolak karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. "Iya benar gugatan praperadilan tersangka Rahmat ditolak," ungkap Kajari. 

Ini berdasarkan Putusan  Praperadilan Nomor : 5/ Pid.Prap/2020.PN Soasio tanggal 12 Oktober 2020.  Di mana Menolak permohonan praperadilan pemohon. Dengan demikian, surat perintah penyidikan  atas nama tersangka pemohon (Rahmat) yang dikeluarkan pemohon (Kejaksaan Weda) adalah sah menurut hukum. "Jadi penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah sah," tandas Kajari. (mpf)

 

-

Peliput : Fahrudin Udi