Sedimentasi Ancam Pesisir Pulau Gebe

CAPTION: Sedimentasi di Pesisir Pulau Gebe akibat kegiatan pertambangan PT. FBLN. (istimewa)

Weda, malutpost.id -- Sedimentasi di sepanjang wilayah pesisir pulau Gebe yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan PT Fajar Bakti Lintas Nusantara (FBLN) perlu mendapat perhatian pemerintah.

Sebab, itu sudah jelas melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup maupun UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Sedimentasi di sepanjang pesisir pulau Gebe akibat kegiatan pertambangan PT. FBLN harus jadi atensi pemerintah daerah," tegas Sekretaris Komisi III Munadi Kilkoda.

Ia melihat praktek ini sudah berlangsung lama sejak tambang tersebut beroperasi. Bahkan akibat dari sedimentasi tersebut, ekosistem di wilayah itu menjadi rusak. Kegiatan sosial-ekonomi masyarakat Gebe pun terganggu.

"Saya heran, sampai sekarang kok tidak ada tindakan sama sekali dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Kelautan," kesal politisi NasDem itu.

Mestinya, kata dia, dua instansi ini lebih peka dengan kondisi tersebut. Jangan biarkan masalah tersebut berlarut-larut. Perusahaan yang kerjanya cuma eksploitasi dan meninggalkan beban lingkungan seperti ini harus dikenakan sanksi administrasi dan hukum.

"Kejadian ini sudah berlangsung lama dan berulang-ulang kali. Sehingga, saya sarankan supaya pemerintah menghentikan seluruh kegiatannya. Bila perlu AMDAL-nya dicabut, dan dilakukan uji baku mutu air laut di sepanjang wilayah pesisir pulau Gebe untuk melihat seberapa parah kondisi ekosistem pesisir tersebut," tandasnya.

Gebe itu harus dibebaskan dari kegiatan pertambangan. Sebab, daya dukung lingkungannya makin menurun. Krisis air juga sudah terjadi di sana. Belum lagi praktek-praktek nakal dari perusahan semacam ini yang berakibat makin fatal terhadap lingkungan pulau Gebe.

"Gebe harus dibebaskan dari kegiatan pertambangan," pungkas anggota legislatif Dapil 1 Halteng itu.

Pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan pertambangan yang diberikan oleh UU 23 Tahun 2014 juga jangan tinggal diam. Suka mengeluarkan izin tambang, tapi lemah dalam melakukan monitoring terhadap ketaatan perusahan-perusahan itu terutama soal lingkungan.

"Pemprov jangan suka kelurkan izin lalu lemah dalam pengawasan," tukasnya. Dalam waktu dekat ini ia akan meminta Komisi III untuk memanggil perusahaan tersebut. (mpf)



-

Peliput : Tim

Editor   : Fahrudin Udi