Pemprov Tunggak DBH Haltim


Dwi Cahyo

MABA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menunggak dana bagi hasil (DBH) Halmahera Timur hingga akhir triwulan II 2021. Padahal SK pembayaran sudah dikeluarkan gubernur.”Jadi yang tertunggak saat ini adalah triwulan I dan II,”kata Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dwi Cahyo yang dikonfirmasi, Rabu (9/6). 

Dwi mengatakan rincian DBH yang belum direalisasi pemprov itu diantaranya pajak air permukaan triwulan IV tahun 2019 Rp46 juta lebih, triwulan I, II, III dan IV tahun 2020 Rp77 juta dan triwulan I tahun 2021 Rp17 juta. Tunggakan pajak yang sudah ada ketetapan SK triwulan I tahun 2021 itu adalah PKB Rp250.440.461, BBNBK Rp 401.694.378, PBBKB Rp 1.750.000.000. Sementara pajak rokok kita belum terima ketetapannya."Apabila tunggakan DBH ini direalisasi, maka bulan ini kita sudah capai Rp 4 miliar lebih,”ungkapnya.

Karena itu, pemprov diminta segera melunasi tunggakannya mengingat Pemkab Haltim juga membutuhkan anggaran tersebut. (ado/met)