Yusri : Enam Desa Jadi Kepentingan Politik

DIALOG:Suasana dialog yang digelar cabang GP Pemuda Ansor kabupaten Halmahera Utara bertempat di ruang serba guna kecamatan Tobelo, Selasa (18/2).

TOBELO-Sengketa tapal batas enam desa yang disoal kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat ikut menjadi perhatian sejumlah pihak. Seperti halnya cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)  Halmahera Utara yang ikut membahas persoalan enam desa melalui dialog. Namun pembahasan yang dilakukan, cenderung ke aspek politik, yakni berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang Pilkada September mendatang.

Dalam pembahasan kemarin, GP Ansor juga melibatkan KPU, Bawaslu dan anggota DPRD sebagai pembicara. Dialog yang digelar merupakan rangkaian kegiatan Konfrensi Cabang (Konfercab) II dan Diklat Terpadu Dasar (DTD) I GP Ansor Halut. Kegiatan yang berlangsung di gedung serba guna Tobelo mengusung tema Menakar Daftar Pemilih di 6 Desa Halut dan Halbar Dalam Pilkada 2020. Mereka yang hadir sebagai pembicara diantaranya, komisioner KPU Irham Puni, Kordiv PHL Bawaslu Halut, Ahmad Idris dan Yusri Bailussy, anggota DPRD. Dalam kesempatan ini, Irham Puni selaku komisioner KPU mengaku, persoalan enam desa sangat urgen. Dari hasil temuan dilapangan, kata Irham, warga di enam desa memiliki dua e-KTP dari dua wilayah administrasi kabupaten yang berbeda. Yakni Halut dan Halbar. Olehnya itu, pihak akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di dua kabupaten, baik Halut maupun Halbar. "Kita giring ke Capil  sehingga bisa ditetapkan dan dipastikan secara legal, status kependudukan administrasi warga di enam desa,"jelas Irham selaku ketua divisi program dan data di KPU.
 
Pencocokan data dengan dinas terkait, kata Irham bertujuan untuk memastikan data yang akurat dan valid sehingga bisa terdeteksi melalui sistem online. “Ini penting sehingga melalui sistem online kita bisa melacak data-data warga di enam desa,"ucapnya.

Sementara itu, Kordiv PHL Bawaslu, Ahmad Idris menambahkan, tapal batas wilayah enam desa menjadi ranah pemerintah di dua kabupaten.
"Bawaslu dan KPU akan melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Menyangkut batas wilayah itu harus diselesaikan pemerintah di daerah,"katanya.

Menyikapi ini, Yusri Bailussy selaku anggota DPRD menjhelaskan, persoalan tapal batas enam desa bukan menjadi masalah serius sebab sudah jelas masuk dalam wilayah administrasi kabupaten  Halut.

"Artinya, dari sisi normatif sudah tidak masalah. Ini hanya sengaja di modifikasi para  elit-elit politik,"katanya.
Ia bahkan mengatakan secara gamblang, persoalan enam desa saat ini menjadi hangat karena statement dari gubernur Malut belum lama ini yang akan membuat desa baru. Tidak hanya itu, Yusri menambahkan, wilayah enam desa sudah menjadi kepentingan politik dari para elit dengan menjadikan masyarakat sebagai objek. “Saya  berharap, para elit politik tidak lagi menjadikan enam desa sebagai objek politik,”harapnya menutup.(cr-04/aji)